Peusaba Tolak Rencana Pembangunan PLTSa

Lembaga Peubeudoh Sejarah Adat dan Budaya Aceh (Peusaba) menolak rencana Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh

Para keturunan raja dan sultan Aceh berziarah ke makam di area pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL), di Gampong Pande-Gampong Jawa, Banda Aceh. SERAMBI/BUDI FATRIA 

* Gampong Pande Harus Bebas Sampah

BANDA ACEH - Lembaga Peubeudoh Sejarah Adat dan Budaya Aceh (Peusaba) menolak rencana Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh yang akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Gampong Pande, Kecamatan Kutaraja. Peusaba juga meminta supaya Gampong Pande, yang merupakan situs sejarah Kerajaan Aceh harus bebas dari sampah dan tinja.

Ketua Peusaba, Mawardi Usman, kemarin mengatakan, mereka menolak rencana pembangunan PLTSa di kawasan TPA tersebut. Sebab di kawasan Gampong Jawa dan Gampong Pande yang merupakan lokasi direncanakan proyek tersebut, banyak terdapat situs sejarah.

Apalagi, kata Mawardi, beberapa waktu lalu sejumlah ahli georadar internasional sudah melakukan penelitian di kawasan tersebut. Hasilnya, mereka menyimpulkan bahwa di area TPA itu banyak terdapat situs yang tertanam di dalam tanah. Diduga situs tersebut merupakan peninggalan kerajaan Aceh di masa lalu.

“Saya teringat kisah Baitul Maqdis yang dijadikan tempat pembuangan Tinja dan Sampah oleh Kaum Salib Crusader hingga akhirnya Sultan Salahuddin Al Ayyubi merebut Baitul Maqdis. Bagi kita orang Aceh Gampong Pande memiliki nilai yang sama, tempat pembuangan tinja dan sampah itu adalah kompleks istana dan mesjid,” ujarnya.

Menurutnya, sudah menjadi keharusan bagi seluruh masyarakat Aceh untuk memperjuangkan supaya Gampong Pande terbebas dari sampah dan tinja. Karena upaya penyelamatan titik awal Kerajaan Aceh itu merupakan bagian dari menjaga kewibaan bangsa Aceh.

Ia menambahkan, bahwa berdasarkan pantauannya masih banyak lahan kosong di Banda Aceh yang dapat dijadikan lokasi pembangunan pembangkit listrik. Sehingga tidak menganggu keberadaan situs sejarah yang wajib dilestarikan. “Kenapa harus di kawasan itu yang diincar, saya duga mereka punya maksud lain dibalik ini semua, salah satunya adalah pemusnahan bukti sejarah,” tandas Mawardi.

Sebelumnya, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman, mengatakan, pembangunan PLTSa itu sebagai salah satu upaya untuk mengatasi persoalan sampah di Banda Aceh. Sehingga pihaknya memberi izin untuk studi awal. “Kita beri izin untuk studi saja dulu, setelah itu kita minta mereka presentasikan hasilnya,” ujar dia.

Menurut Aminullah, belum ada keputusan apakah proyek PLTSa tersebut akan dijalankan atau tidak, karena pihaknya akan mengkaji terlebih dulu plus minusnya. Pihaknya juga akan mempertimbangkan hasil penelitian yang menyatakan di kawasan itu terdapat situs sejarah. Hingga saat ini, Pemko Banda Aceh belum membuat MoU dengan pihak investor terkait pembangunan PLTSa.(mun)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved