Ini Penjelasan KPU Terkait Syarat Kuota Caleg DPRA/DPRK 100 Persen

"Selama ini memang (regulasi) yang setingkat undang-undang yang mengatur kuota caleg 120 persen tidak ada.

Ini Penjelasan KPU Terkait Syarat Kuota Caleg DPRA/DPRK 100 Persen
Ilham Saputra, Komisioner KPU 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - KPU RI mengeluarkan surat keputusan terkait syarat pengajuan calon anggota DPRA/DPRK di Aceh ke KIP Aceh atau KIP kabupaten/kota oleh partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019 maksimal 100 persen. 

Anggota KPU RI, Ilham Sahputra kepada Serambinews.com, Senin (25/6/2018) menjelaskan bahwa pedoman pihaknya mengeluarkan syarat tersebut mengacu pada Pasal 244 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Lahirnya surat tersebut telah mengenyampingkan keberadaan Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2003 tentang partai politik lokal (Parlok) yang mengatur tentang pengajuan kuota caleg 120 persen yang selama ini berlaku di Aceh. 

Baca: Soal Caleg 100 Persen, TA Khalid: KPU Pangkas Kekhususan Aceh

Menurut Ilham, aturan itu dikeluarkan karena pengaturan kuota 120 tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) sehingga harus mengikuti undang-undang yang bersifat umum.

"Selama ini memang (regulasi) yang setingkat undang-undang yang mengatur kuota caleg 120 persen tidak ada. Bahkan tidak ada juga diatur di UUPA. Ketentuan tersebut hanya diatur di Pasal 17 Qanun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal," katanya. 

Dalam Pasal 17 tersebut ditegaskan, terang Ilham, daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Qanun Nomor 3 Tahun 2008 memuat kuota caleg paling banyak 120 persen dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan. 

Baca: Soal Calon Legislatif 100 Persen, Ketua Komisi I DPRA: KPU tidak Boleh Bonsai Kekhususan Aceh

Pasal 15 sendiri isinya hanya mengatur tentang daftar bakal calon anggota DPRA dan DPRK ditetapkan oleh pengurus partai politik lokal peserta Pemilu. Sementara untuk partai politik nasional tidak diatur.

"Apabila dilihat pasal 15, pengaturan ketentuan tentang daftar bakal calon anggota DPRA dan DPRK diajukan untuk parlok saja. Jadi pasal ini kalau merujuk regulasi adalah spesifik untuk parlok," ulasnya.

Apabila daftar caleg dari parlok dikhususkan, kata mantan anggota KIP Aceh ini, seharusnya pemerintah Aceh mengaturnya dalam UUPA sebagai ketentuan mengenai daftar calon wajib 120 persen.

Sebab UUPA merupakan rujukan utama tentang tata kelola Pemerintahan Aceh, termasuk dalam hal ini penyelenggaraan Pemilu.

Halaman
12
Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved