KPU: Syarat Calon Anggota DPRA/DPRK 100 Persen

Surat itu mengenyampingkan keberadaan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Partai Lokal yang mengatur pengajuan caleg sebanyak 120 persen.

KPU: Syarat Calon Anggota DPRA/DPRK 100 Persen
IST
Capture foto surat KPU Nomor: 608/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tertanggal 25 Juni 2018, tentang syarat calon anggota DPRA/DPRK. 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengeluarkan surat keputusan yang mengatur tentang syarat pengajuan calon anggota DPRA/DPRK di Aceh yang didaftarkan partai politik ke KIP.

KPU menetapkan calon anggota legislatif (caleg) yang wajib diajukan ke KIP pada Pemilu 2019 sebanyak 100 persen dari jumlah kursi di setiap daerah pemilihan.

Demikian antara lain bunyi surat KPU yang diterima Serambinews.com, Senin (25/6/2018).

Keputusan itu tertuang dalam surat Nomor: 608/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tertanggal 25 Juni 2018.

Surat yang ditandatangani Ketua KPU RI, Arif Budiman mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Surat itu mengenyampingkan keberadaan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Partai Lokal (Parlok) yang mengatur tentang pengajuan caleg sebanyak 120 persen seperti berlaku selama ini di Aceh.

Baca: Kembali Jadi Presiden Turki, Ini 4 Kekuasaan Baru Recep Tayyip Erdogan

Baca: Menang Telak Usai Kalahkan 5 Kandidat Pesaing, Recep Tayyip Erdogan Kembali Jabat Presiden Turki

Baca: Warga Turki di Berbagai Negara Rayakan Kemenangan Erdogan

Surat yang ditembuskan ke Bawaslu RI dan Panwaslu kabupaten/kota di Aceh dan ditujukan kepada 23 KIP kabupaten/kota di Aceh itu memuat tiga poin. Yaitu:

1) Ketentuan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur antara lain bahwa daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang disusun oleh pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota dan diajukan kepada KPU kabupaten/kota memuat paling banyak 100 persen dari jumlah kursi dari setiap daerah pemilihan.

2) Mengingat tidak ada ketentuan lain setingkat undang-undang yang mengatur selain ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1 di wilayah tertentu, maka ketentuan tersebut berlaku untuk seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Aceh dan seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Aceh.

3) KIP kabupaten/kota agar menyampaikan hal sebagaimana tersebut pada angka 2 kepada seluruh pengurus partai politik di masing-masing daerah untuk dipedomani dalam proses pencalonan Pemilu anggota DPR kabupaten/kota tahun 2019 di wilayah Provinsi Aceh.(*)

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Safriadi Syahbuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved