Breaking News:

Soal Caleg 100 Persen, TA Khalid: KPU Pangkas Kekhususan Aceh

"Pemerintah pusat kembali menafikan kekhususan Aceh tentang pemilu di Aceh,"

SERAMBINEWS.COM
TA Khalid 

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Aceh, TA Khalid mengatakan, pemerintah pusat kembali menafikan kekhususan Aceh tentang pelaksanaan pemilu di Aceh.

Hal itu dikatakan TA Khalid, pascakeluarnya surat kepetusan KPU nomor 608/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018, tentang syarat anggota DPRA dan DPRK berjumlah 100% persen atau sesuai dengan jumlah kursi di setiap daerah pemilihan di Aceh.

"Pemerintah pusat kembali menafikan kekhususan Aceh tentang pemilu di Aceh," kata TA Khalid kepada Serambinews.com, Senin (25/6/2018).

Baca: Soal Calon Legislatif 100 Persen, Ketua Komisi I DPRA: KPU tidak Boleh Bonsai Kekhususan Aceh

Dia mengatakan, kekhususan Aceh tentang jumlah kuota 120 persen caleg DPRK dan DPRA dan wajib mampu baca Alquran di Aceh, sudah diatur tersendiri dalam Qanun Aceh dan qanun tersebut juga merupakan perintah langsung dari undang-undang khusus yaitu UUPA.

"Apalagi kuota 120 persen sudah dua kali pemilu diberlakukan di Aceh, yaitu pemilu 2009 dan 2014 dan selama ini tidak bermasalah, maka sangat aneh jika hari ini KPU mereduksi kekhususan Aceh yang telah diatur dengan Qanun Aceh berdasarkan UUPA," kata TA Khalid.

TA Khalid berharap kepada Pemerintah Pusat dan semua pihak lainnya agar dapat menghargai dan mengawal kekhususan Aceh sebagaimna yang telah disepakati dalam perjanjian damai MoU Helsenki dan UUPA.

Baca: KPU: Syarat Calon Anggota DPRA/DPRK 100 Persen

Menurut TA Khalid, jika kekhususan Aceh yang kecil saja tentang jumlah kuota caleg 120 persen diubah, bagaimana mungkin rakyat Aceh percaya Pemerintah Pusat akan merealisasi semua janji-janji lainnya tentang kekhususan Aceh sebagaimna yang telah disepakati dalam MoU Helsenki dan UUPA.

"Jika kekhususan Aceh yang kecil seperti caleg 120 persen diubah, berarti kekhususan Aceh kembali dipenggal. KPU pangkas kekhususan Aceh," pungkasnya. (*)

Penulis: Subur Dani
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved