Warga Tolak Dayah Malikussaleh Difaraidkan

Warga Kabupaten Aceh Utara meminta Mahkamah Syariah (MS) Lhoksukon untuk tidak memfaraidkan

Warga Tolak Dayah Malikussaleh Difaraidkan
Kondisi pintu pagar Puskesmas Tapaktuan yang berlokasi di Desa Air Berudang, Kecamatan Tapaktuan, Aceh Selatan yang disegeli ahli waris pada Rabu (4/11). Keluarga ahli waris penghibah meminta ganti rugi tanah di depan Puskesmas tersebut karena tidak termasuk dalam tanah hibah. SERAMBI | TAUFIK ZASS 

* Sampaikan Surat Tertulis ke Mahkamah Syariah

LHOKSUKON - Warga Kabupaten Aceh Utara meminta Mahkamah Syariah (MS) Lhoksukon untuk tidak memfaraidkan (membagikan kepada ahli waris) tanah lokasi pertapakan Dayah Malikussaleh yang berada di Desa Rawang Itek, Kecamatan Tanah Jambo Aye. Warga mengklaim, sebagian tanah tersebut adalah hasil sedekah dan wakaf masyarakat yang diperuntukkan khusus untuk pembangunan pesantren, sehingga mereka keberatan jika difaraidkan karena takut akan dialihfungsikan.

Untuk diketahui, pada 6 Juni 2018, Mahkamah Syariah Lhoksukon melakukan eksekusi terhadap tanah Dayah Malikussaleh dan sejumlah tanah lainnya milik almarhum Tgk H Ibrahim ben Bardan (Abu Panton) untuk difaraidkan. Hal itu berdasarkan keputusan permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Lhoksukon pada 13 Juli 2016 yang dipimpin Dra Nurismi Ishak, didampingi dua hakim anggota H Zulkifli SAg dan Evawati SAg. Putusan itu dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada 27 Juli 2016.

Atas putusan itu, sejumlah keuchik membuat surat pernyataan untuk meminta supaya khusus tanah yang berukuran sekitar 8.700 meter persegi tersebut tidak difaraidkan oleh Mahkamah Syariah, karena tanah itu merupakan sedekah dan wakaf warga. Permintaan itu disampaikan secara tertulis oleh Keuchik Matang Arongan, Kecamatan Tanah Jambo, Aye Rusli dan Keuchik Cot Biek, Zulkifli.

Hal serupa juga disampaikan sejumlah warga Tanah Jambo Aye, di antaranya Tgk Jailani, Syamsuddin Ayah Panton, dan Abdul Rafar. “Seingat saya dulu, sekitar tahun 1970-an dayah itu dibangun almarhum Abu Panton di atas tanah yang sebagiannya hasil sedekah dan wakaf masyarakat. Jadi, masyarakat sangat berharap tanah dayah tersebut tak dibagikan (difaraidkan),” kata Jailani, warga Alue Buket, Kecamatan Lhoksukon, kepada Serambi, kemarin.

Dia menegaskan, warga dulu mewakafkan tanah tersebut khusus untuk pembangunan dayah. “Kami masyarakat sangat berharap agar Mahkamah Syariah dapat meninjau kembali persoalan tersebut. Harapan masyarakat, tanah dayah tersebut dikembalikan ke bentuk semula, karena di lokasi itu ada dayah tempat generasi muda di Aceh menuntut ilmu agama. Bahkan, dayah tersebut sudah banyak melahirkan alumni,” imbuh Rafar, warga lainnya. Hal serupa juga disampaikan Syamsuddin Ayah Panton.

Sedangkan, keluarga penggugat Dayah Malikussaleh, Tgk Athailah kepada Serambi, kemarin, mengaku, dirinya juga keberatan dengan putusan Mahkamah Syariah Lhoksukon, dan putusan banding Mahkamah Tinggi Aceh, serta Mahkamah Agung karena tidak mempertimbangkan hukum adat dan asal usul tanah tersebut secara hakikat.

“Kami sebagai ahli waris berkewajiban untuk menjaga dan mempertahankan dayah tersebut. Sebab, sedekah, wakaf, atau hibah kepada Abu Panton semasa hidup Beliau, wajib kami jaga sebagai ahli waris dan ini tanggung jawab bersama warga Tanah Jambo Aye untuk melestarikan pendidikan dayah setelah Abu Panton berpulang ke Rahmatullah,” ucap Tgk Athailah.

Sementara itu, Ketua Mahkamah Syariah Lhoksukon, M Walisyam kepada Serambi, kemarin, menegaskan, setiap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diubah lagi.Apalagi, tukasnya, Dayah Malikussaleh tersebut sudah dieksekusi untuk difaraidkan. “Saya baru sekitar dua bulan menjabat, sehingga tidak begitu banyak mengetahui latar belakang permasalahannya. Tapi, sengketa itu sudah ada keputusannya,” tukas M Walisyam.(jaf)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved