DPRA Daftarkan Gugatan Pergub Cambuk ke MA

Dewan Pimpinan Rakyat Aceh (DPRA) secara resmi mendaftarkan gugatan terhadap Peraturan Gubernur

DPRA Daftarkan Gugatan Pergub Cambuk ke MA
FOTO HUMAS PEMERINTAH ACEH
Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf bersama unsur forkopimda termasuk Ketua MPU Aceh, Prof Muslim Ibrahim membahas rencana penerbitan Pergub Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat di ruang rapat Gubernur Aceh beberapa waktu lalu. 

BANDA ACEH - Dewan Pimpinan Rakyat Aceh (DPRA) secara resmi mendaftarkan gugatan terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat ke Mahkamah Agung, Kamis (21/6). Gugatan tersebut didaftarkan oleh Tgk Muharuddin atas nama Ketua DPRA, sedangkan satu gugatan lagi terkait Pergub APBA saat ini masih dipelajari oleh Kuasa Hukum DPRA, Prof Yusril Ihza Mahendra SH di Jakarta.

“Iya tanggal 21 Juni kemarin sudah kita daftarkan di MA. Kita daftarkan gugatan DPRA terkait Pergub Nomor 5 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Saya sendiri yang mendaftarkan gugatan ini ke Mahkamah Agung di Jakarta,” kata Ketua DPRA, Tgk Muharuddin, saat diwawancarai Serambi, Senin (25/6).

Sebagaimana diketahui, sebanyak 45 dari 81 anggota DPRA yang hadir dalam sidang paripurna khusus akhir April lalu setujui untuk menggugat Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang APBA dan Pergub Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Hukum Acara Jinayat.

Gugatan Pergub pemindahan prosesi hukuman cambuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) ini sebagaimana keterangan Ketua DPRA sebelumnya, memang akan dilayangkan ke MA. Sedangkan SK persetujuan Mendagri terhadap Pergub RAPBA 2018 akan digugat ke PTUN/pengadilan negeri dan pasal-pasal yang menyangkut dengan tugas-tugas pokok dan fungsi serta kewenangan DPRD yang terdapat dalam UU Nomor 9 Tahun 2015 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ke Makamah Konstitusi.

“Untuk Pergub APBA akan segera kita daftarkan, tapi saat ini masih dipelajari oleh ahli hukum tata negara, Prof esor Yusril Ihza Mahendra,” kata Muharuddin.

Dalam wawancaranya kemarin, Serambi juga menanyakan kapan DPRA akan melaksanakan rapat paripurna istimewa kedua dalam rangka mendengarkan jawaban Gubernur Aceh terhadap hak interpelasi DPRA. Terkait hal itu Muharuddin mengatakan, pihaknya akan kembali menggelar paripurna hak interpelasi DPRA pada Kamis, 28 Juni mendatang di Gedung DPRA.

“Ya, hasil keputusan rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRA, rapat paripurna istimewa akan kita gelar 28 Juni. Rapat pertama hari itu kita anggap usai tanpa kehadiran gubernur dan kita gelar lagi rapat paripurna yang kedua,” kata Muharuddin.

Sebagaimana diketahui, rapat paripurna istimewa dalam rangka mendengarkan jawaban Gubernur Aceh terhadap hak interpelasi DPRA berlangsung tanpa kehadiran Gubernur Aceh atau perwakilannya di Gedung DPRA, Senin (4/6) lalu. Gubernur Irwandi Yusuf yang seyogianya hadir dalam rapat itu berhalangan karena sedang berada di Mekkah, melaksanakan umrah bersama keluarganya.

Alhasil, hak interpelasi DPRA untuk mendengar jawaban Gubernur Aceh atas beberapa kebijakan yang dianggap DPRA kontroversial, gagal dilaksanakan.

Ditanya Serambi bagaimana jika dalam rapat paripurna nanti Gubernur Aceh atau perwakilan Pemerintah Aceh kembali tidak hadir, Muhar mengatakan terkait itu akan diambil keputusan dalam rapat Banmus. “Undangannya sudah kita kirim, kalau tidak hadir juga nanti akan kita putuskan di rapat Banmus kembali,” pungkas Muharuddin. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved