Breaking News:

Akademisi Sebut Kuota Caleg 100 Persen Akibat Perbedaan Kepentingan Politik Eksekutif dan Legislatif

Menurutnya, karena itulah, kekhususan Aceh dalam hal-hal tertentu sering dilanggar Pemerintah Pusat.

ist
Dr Taufik A Rahim PhD 

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Terbitnya surat keputusan KPU RI yang mengatur kuota caleg 100 persen untuk Aceh, dinilai oleh Akademisi Universitas Muhammadiyah, Taufiq A Rahim adalah ekses dari perbedaan kepentingan politik eksekutif dan legislatif yang terjadi di Aceh selama ini.

Menurutnya, karena itulah, kekhususan Aceh dalam hal-hal tertentu sering dilanggar Pemerintah Pusat.

Termasuk soal caleg yang seyogianya diatur secara khusus dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2008, yakni sebanyak 120 persen.

Baca: Koalisi Masyarakat Aceh Peduli UUPA Minta KPU Batalkan Surat Edaran Caleg 100 Persen

"Seringkali terjadi perbedaan kepentingan politik antara eksekutif dan legislatif, juga tidak kompak, lemah, memiliki ketergantungan ke pusat dan masing-masing nengadukan persoalan dan kepentingan politiknya jika berbenturan," kata Taufiq kepada Serambinews.com, Rabu (27/6/2018).

"Itulah sebab kekhususan Aceh dilanggar pusat dengan semena-mena," tambahnya.

Dia menilai, surat keputusan  KPU RI tentang setiap parpol di Aceh termasuk partai lokal wajib mengusulkan jumlah caleg ke KIP untuk mengikuti Pemilu 2019 dengan kuota 100 persen dari setiap jumlah kursi di setiap daerah pemilihan, adalah kebijakan yang tidak beretika.

"Kenapa? karena aturan itu tidak sesuai dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2008 yang mengaturnya pada Pasal 17, quota caleg Aceh 120 persen, ini konsekuensi kekhususan Aceh yang sudah dilaksanakan sejak Pemilu 2009 dan 2014," pungkasnya. (*)

Penulis: Subur Dani
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved