Wagub tak Hadir, DPRA Tunda Sidang

Wakil Ketua DPRA, Sulaiman Abda MSi menunda sidang paripurna beragenda mendengar laporan sepuluh panitia khusus (Pansus)

Wagub tak Hadir,  DPRA Tunda Sidang
KOLASE/SERAMBINEWS.COM
Kolase foto Wagub Aceh Nova Iriansyah dan surat kepada DPRA tentang Hak Interpelasi. 

 * Laporan dan Temuan Pansus Batal Dibacakan

BANDA ACEH - Wakil Ketua DPRA, Sulaiman Abda MSi menunda sidang paripurna beragenda mendengar laporan sepuluh panitia khusus (Pansus) DPRA terhadap laporan pertanggung jawaban (LKPJ) Gubernur Aceh 2017 di gedung utama DPRA, Jumat (29/6). Pasalnya, pengambil kebijakan dari pihak eksekutif tak menghadiri sidang ini, mulai dari Gubernur Irwandi Yusuf, Sekda Dermawan, bahkan Wagub Nova Iriansyah yang sudah ditetapkan menghadiri sidang ini, namun juga tak hadir karena kurang sehat.

Sulaiman Abda selaku pimpinan sidang menunda sidang ini untuk digelar kembali, Senin (2/7) pukul 14.00 WIB. Hal ini sesuai saran para anggota DPRA yang hadir dalam sidang itu. Pasalnya, sejak sidang dibuka pukul 09.30 WIB hingga pukul 10.30 WIB, tak seorang pun dari ketiga pejabat eksekutif itu hadir, sehingga sidang diskor sampai pukul 14.30 WIB atau seusai shalat Jumat, namun ketika dibuka kembali, mereka juga tak hadir.

“Karena salah satu dari ketiga orang tersebut tidak hadir, kami 25 Anggota DPRA yang sudah hadir mengusulkan kepada pimpinan agar sidang paripurna ini ditunda saja, sampai Gubernur, Wagub atau Sekda punya waktu menghadirinya,” kata Anggota Fraksi Partai Golkar Aceh, Aminuddin MKes dalam interupsinya.

Hal yang sama disampaikan Anggota Fraksi Partai Aceh, Ermiadi Abdul Rahman ST. Begitu juga Anggota Fraksi PKS, Bardan Sahidi yang sudah bersiap-siap membacakan hasil temuan mereka. Intinya, menurut mereka sidang itu harus dihadiri salah satu dari tiga pejabat eksekutif tersebut agar bisa langsung memerintahkan Kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) menindaklanjuti temuan lapangan sepuluh Pansus DPRA itu.

Misalnya, menurut mereka masih banyak proyek fisik, pengadan barang dan jasa yang sudah dilaporkan SKPA selesai 100 persen, tapi faktanya mereka menilai belum berkualitas, bahkan ada yang sudah rusak kembali, belum diperbaiki, baik itu pembangunan jalan, bendungan, saluran irigasi, gedung, dan lainnya. Sebelumnya, menurut Ermiadi, mereka melakukan reses ke daerah pemilihan pertengahan Ramadhan lalu. Hal ini menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap pelaksanaan APBA 2017 yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Harus intropeksi diri
Kemudian pendapat sedikit berbeda disampaikan Anggota Fraksi Partai Demokrat, Jamaluddin T Muku dalam interupsinya. Ia juga setuju sidang paripurna itu harus ditunda hingga pejabat eksekutif tersebut hadir, namun ia mengkritisi agar Anggota DPRA juga harus intropeksi diri. Artinya jangan hanya ketidakhadiran eksekutif dipermasalahkan, sehingga sidang harus ditunda. Sebaliknya setiap sidang yang tak pernah penuh dihadiri 81 Anggota DPRA tak menjadiperhatian Pimpinan DPRA dan Badan Kehormatan Dewan (BKD).

“Harusnya Anggota DPRA yang sudah menikmati dana perjalanan dinas Pansus LKPJ Gubernur Aceh 2017, juga hadir mendengarkan kembali laporan hasil temuan lapangan mereka. Jadi,kita jangan terus menohok pihak eksekutif, sementara ditubuh internal legislatif terkait kehadiran dalam sidang paripurna, masih banyak yang tidak disiplin atau malas hadir, baik pada kegiatan sidang paripurna, maupun pembahasan rancangan qanun dan agenda DPRA lainnya,” kata Jamaluddin Muku.

Nova Kurang Sehat
Dikonfirmasi terpisah, Asisten I Setda Aceh, Dr M Jafar mengatakan seharusnya Wagub Nova Iriansyah yang akan hadir dalam sidang paripurna tersebut sesuai ditetapkan pihak eksekutif. Sedangkan gubernur, ada tugas lain yang tidak bisa ditinggalkan. Begitu juga Sekda Dermawan, sehingga menugasi M Jafar selaku Asisten I.

“Jadi semestinya yang akan hadir dalam sidang paripurna itu adalah Wagub didampingi Asisten I. Tapi pada pagi Jumat (kemarin), pihak Wagub melaporkan kepada kami bahwa kondisi kesehatannya kurang sehat dan minta hal itu dilaporkan kepada pimpinan sidang paripurna agar sidang bisa dijadwal ulang kembali,” kata Jafar. (her)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved