DPRA Minta Jaksa Diundang Paripurna

Pimpinan DPRA menilai bahwa pihak kejaksaan, kepolisian, dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI penting

DPRA Minta Jaksa Diundang Paripurna
NURZAHRI

BANDA ACEH - Pimpinan DPRA menilai bahwa pihak kejaksaan, kepolisian, dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI penting dihadirkan dalam sidang paripurna penyampaian Laporan Hasil Pansus DPRA terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APBA 2017. Kehadiran lembaga penegak hukum tersebut diharapkan dapat menindaklanjuti berbagai temuan penyimpangan berbagai proyek di lapangan.

“Laporan hasil pansus DPRA disamping merupakan tindak lanjut dokumen LHP APBA 2017 yang disampaikan BPK kepada Ketua DPRA dan Gubernur, juga banyak temuan baru dalam pelaksanaan pembangunan yang belum sesuai dengan kontrak kerja dan perlu disikapi jaksa, polisi, dan BPK dalam penghitungan kerugian keuangan negara, “ kata anggota Fraksi Partai Aceh Nurzahri saat menginterupsi pada sidang paripurna DPRA dengan agenda penyampaian Laporan Hasil Pansus I Dapil I kepada Gubernur Aceh, yang diwakili Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, di Gedung Utama DPRA, Senin (2/7).

Nurzahri menyatakan, dirinya menginterupsi setelah Juru Bicara Pansus I Dapil I Musanif membacakan laporan dari tiga daerah yaitu Aceh Besar, Banda Aceh, dan Sabang. Dalam laporan yang disampaikan Pansus I, banyak temuan pelaksanaan proyek APBA 2017 yang kualitasnya berada di bawah standar.

“Ini artinya, dalam pelaksanaan pembangunan dan pembayarannya, terindikasi ada kerugian keuangan negara, makanya dalam sidang paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pansus kepada Gubernur, perlu dihadirkan jaksa, polisi, dan anggota BPK. Tujuannya, agar lembaga penyidik dan pemeriksa keuangan negara ikut mendengar hasil temuan Pansus DPRA terhadap dokumen LHP APBA 2017 yang diserahkan BPK RI,” tandas Nurzahri.

Menanggapi interupsi anggota Fraksi Partai Aceh Nurzahri, Wakil Ketua I DPRA Drs Sulaiman Abda MSi selaku pimpinan sidang menyetujui sesuai saran Nurzahri. “Kita minta dalam sidang paripurna berikutnya, Sekwan bisa mengundang pihak kepolisian, kejaksaan, dan BPK RI dalam sidang paripurna,” ujar Nurzahri.

Juru Bicara Pansus I DPRA Musanif dalam laporannya mengatakan, banyak hal yang perlu menjadi perhatian Gubernur dan Wagub dalam menyikapi hasil Pansus DPRA terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APBA 2017. Dalam pelaksanaan pansusnya mulai 28 Mei - 2 Juni 2018, banyak temuan baru di lapangan. (Baca: Temuan Pansus). Temuan-temuan tersebut diharapkannya ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

Temuan pansus
* Saat Pansus melakukan kunjungan ke gudang buffer stok barang-barang bencana alam milik Dinas Sosial Aceh di jalan Lampeneurut dan Krueng Raya, Pansus I tidak bisa masuk ke dalam gudang penyimpanan barang-barang perlengkapan bencana alam. Kepala SKPA tidak memerintahkan staf penjaga gudang untuk membuka gudang, sehingga anggota Pansus I pun menjadi curiga.

* Pansus I menemukan pengadaan tenda besi galvanis untuk tempat singgah ternak ukuran 8x12 sebanyak 8 unit dengan nilai pengadaan Rp 832,4 juta. Tenda itu dinilai terlalu mahal, belum sebanding dengan kualitas barangnya.

* Dalam pelaksanaan program pengembangan industri ayam petelur yang terdapat di Blang Bintang, Aceh Besar, pemerintah Aceh telah mengalokasikan dana Rp 2,9 miliar untuk pengadaan 45.000 ekor bibit ayam petelur. Pansus I menilai, antara dana yang diberikan untuk kelanjutan operasinya dengan penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan telur belum memberikan keuntungan bagi Pemerintah Aceh. Pabrik pakan yang terdapat di lokasi industri peternakan ayam petelur tersebut juga belum berfungsi. Padahal, untuk membangun pabrik pakan ternak, miliaran rupiah dana APBA sudah dikucurkan.

* Saat mengunjungi Kawasan Industri Ladong Aceh Besar, terlihat pagar dan jalan lingkungan industri dibuat sangat bagus, namun kegiatan industrinya belum jalan. Dalam kawasan itu terdapat pabrik kulit, yang dibangun dari sumber dana APBA dan APBN, tapi sampai kini kegiatan industri kulit belum jalan. Padahal, puluhan miliar dana sudah digelontorkan.

* Pansus melihat penanganan kedangkalan Kuala Gigeng, Aceh Besar. Tahun lalu dialokasikan dana Rp 10 miliar untuk pembangunan batu bolder/tanggul pinggir laut dengan batu gajah sepanjang 352 meter. Pembangunannya telah selesai, tapi anehnya, kuala masih dangkal.

* Pansus juga mengeritik prioritas pembangunan jalan. Pada tahun lalu, Pemerintah Aceh lebih mengutamakan perbaikan jalan kompleks, seperti jalan kompleks Kantor Gubernur senilai Rp 1,961 miliar, untuk aspal AC/WC 1,2 km, kemudian pengaspalan AC/WC kompleks Jalan Rumah Sakit Kesdam sepanjang 621 M dengan nilai Rp 1,962 miliar. Selain itu, juga pengaspalan jalan AC/WC kompleks Mapolda Aceh dengan lebar 3-6 meter dengan panjang 2,4 km, dengan nilai kontrak Rp 4,9 miliar. Sementara jalan provinsi di berbagai daerah butuh pengerasan, pengaspalan, dan pembangunan. Begitu dengan dengan jembatan. Namun, pemerintah Aceh mengaku tidak punya uang. (her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved