Wagub Berharap Hak Angket tak Digunakan

WAKIL Gubernur (Wagub) Aceh, Nova Iriansyah yang diwawancarai usai rapat peripurna kemarin, mengatakan, soal penolakan

Wagub Berharap Hak Angket tak Digunakan
IST
Ketua DPRA, Tgk Muharuddin bersama Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dan Wakil Ketua DPRA, Sulaiman Abda berbicara usai skorsing paripurna istimewa terhadap hak interpelasi DPRA di gedung utama DPRA, Senin (2/7/2018). 

WAKIL Gubernur (Wagub) Aceh, Nova Iriansyah yang diwawancarai usai rapat peripurna kemarin, mengatakan, soal penolakan semua jawaban Gubernur Aceh yang dibacakan oleh dirinya adalah hak DPRA selaku pengusul interpelasi. Semua itu diserahkan kepada DPRA apakah diterima, diterima dengan catatan, atau ditolak secara keseluruhan.

“Ya saya pikir ini hak DPRA untuk menerima atau tidak, menerima dengan catatan atau menolaknya. Sama-sama sudah kita saksikan kenapa mereka menolak, hanya saja perlu juga dicermati sikap kami (Pemerintah Aceh) tekait hal ini,” kata Wagub Nova Iriansyah.

Ditanya apa sikap Pemerintah Aceh, Wagub Nova mengatakan, pihaknya akan melapor terlebih dulu hasil rapat peripurna kemarin kepada Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf. “Sikap kami nanti juga akan kami laporkan dulu ke Pak Gub nanti kita tunggu arahan Pak Gubernur selanjutnya. Saya pikir apa yang harus dilakukan ya akan kita lakukan untuk menghadapi apapun yang terjadi ke depan,” kata Nova.

Ditanya bagaimana jika DPRA menggunakan hak angketnya setelah hak interpelasi ini? Wagub Nova berharap itu tidak akan terjadi, bahkan dirinya tak mau berpikir dulu ke arah hak angket, yaitu salah satu hak yang bisa digunakan oleh DPRA sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. “Tapi saya pribadi belum mau berpikir ke angket, kita masih berharap ini tidak terjadi karena membangun (Aceh) itu perlu stabiltias, stabilitas kemananam, politik, ekonomi, sosial budaya. Stablitas politik sangat penting, saya masih yakin hak angket tidak akan terjadi,” pungkas Nova Iriansyah.

Secara terpisah, pakar hukum dari Universitas Syiah Kuala, Prof Dr Husni Djalil SH, mengatakan, memang DPRA dalam hak-haknya bisa menggunakan salah satu hak, yaitu hak angket. Namun, untuk mengusulkan hak angket tentu DPRA punya tatib sendiri yang harus dipatuhi, artinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Hak angket DPRA itu punya tatib sendiri, saya juga kurang mengikuti bagaimana mekanismenya, yang jelas itu ada tatibnya di DPRA. Tentu DPRA harus berpegangan pada tatib itu,” kata Profesor Husni yang diwawancarai tadi malam.

Namun, dia berharap, kisruh antara legislatif dan eksekutif ini segera berakhir, karena menurutnya jika konflik elite ini terus berlanjut maka akan menghambat pembangunan daerah. “Itu salah satu dampak yang sangat mengganggu, sekarang sudah masuk Juli, sudah semester dua anggaran tapi masih saja berpolemik sehingga kita khawatir pembangunan bisa terganggu, yang sayang masyarakat,” pungkasnya. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved