PNA Yakin Irwandi tak Bersalah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Gubernur Irwandi Yusuf sebagai tersangka dugaan

PNA Yakin Irwandi tak Bersalah
SEKJEN DPP PNA, Miswar Fuady memberikan keterangan pers terkait penetapan Gubernur Aceh yang juga Ketua Umum PNA, Irwandi Yusuf sebagai tersangka oleh KPK di kantor partai tersebut, Banda Aceh, Kamis (4/7). 

BANDA ACEH - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Gubernur Irwandi Yusuf sebagai tersangka dugaan penerimaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh Tahun Anggaran 2018. Tapi, DPP Partai Nanggroe Aceh (PNA) meyakini ketua umum mereka itu tidak bersalah dalam kasus itu.

“Kita masih belum percaya dan masih belum yakin dengan apa yang disangkakan itu,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PNA, Miswar Fuady SH yang didampingi sejumlah pengurus partai lokal itu dalam konferensi pers di Kantor DPP PNA, Banda Aceh, Kamis (5/7).

Miswar menyampaikan, pihaknya saat ini menghargai proses hukum yang sedang berjalan hingga nantinya ada keputusan berkekuatan hukum tetap. Dia kembali menegaskan bahwa Irwandi Yusuf tidak melakukan perbuatan seperti yang disangkakan KPK.

Kendati demikian, Miswar menyampaikan pihaknya saat ini terus melakukan upaya untuk membantu sang ketua partai dalam menghadapi proses hukum. Salah satunya dengan mempersiapkan sejumlah penasihat hukum, baik dari lokal maupun dari luar Aceh.

“Upaya yang kami lakukan saat ini adalah memberikan bantuan hukum semaksimal mungkin kepada ketua kami, Bapak Irwandi Yusuf, dalam menjalani proses hukum di tingkat KPK,” kata putra daerah dari Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) ini.

Lebih lanjut Miswar menyatakan, saat ini pihaknya belum bisa menyebutkan berapa banyak penasihat hukum yang akan mendampingi Irwandi. Namun, Miswar hanya menyampaikan kriteria-kriteria utama penasihat hukum yang akan ditunjuk oleh PNA.

“Kriteria yang kita ajukan, punya kapasitas sebagai advokat dan berpengalaman memberikan bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa kasus korupsi yang ditangani KPK. Itu kriteria utama yang kita ajukan untuk menjadi advokat Bapak Irwandi Yusuf,” sebut dia.

Tak Ada Pembahasan Calon Wagub
Dalam kesempatan itu, Sekjen DPP PNA, Miswar Fuady juga menyampaikan, pasca ditetapkannya Gubernur Irwandi sebagai tersangka, hingga saat ini PNA belum membahas sosok wakil gubernur Aceh untuk akan menggantikan Nova Iriansyah yang jadi Gubernur jika Irwandi terbukti bersalah.

“Sampai hari ini, PNA menegaskan bahwa tidak ada diskusi mengenai pengajuan wakil gubernur. Karena bagi kami Bapak Irwandi Yusuf merupakan orang yang belum terbukti bersalah dalam kasus yang disangkakan kepada beliau. Itu tegas saya sampaikan,” tegasnya.

Miswar kembali menegaskan persoalan yang menimpa Irwandi tidak lantas menjadikan partai tersebut kiamat. Dia juga menyatakan, hingga saat ini posisi ketua partai masih Irwandi Yusuf dan dia memastikan tidak akan ada pergantian ketua umum sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap.

“Saya kira, dengan kejadian ini juga belum tentu kiamat bagi PNA karena terus terang saja, (kasus) ketua umum kami belum memiliki putusan berkekuatan hukum tetap. Karena itu kami masih menganggap Irwandi Yusuf masih ketua umum PNA,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dijemput Tim Satgas KPK di Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh Selasa (3/7) malam setelah terlibat dalam pengembang operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Dalam waktu bersamaan juga ditangkap Bupati Bener Meriah, Ahmadi dan delapan orang lainnya.

Mereka diduga terlibat dalam praktik suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh Tahun Anggaran 2018. Setelah Irwandi menjalani serangkaian periksaan, KPK akhirnya menetapkan Irwandi Yusuf, Ajudan Gubernur Aceh, Hendri Yuzal, dan Teuku Syaiful Bahri dari pihak swasta sebagai tersangka penerima suap. Sedangkan Bupati Bener Meriah, Ahmadi ditetapkan penyidik KPK sebagai tersangka pemberi suap. (mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved