Salam

Eks Koruptor Bisa Daftar Jadi Bacaleg, KPU Kalah?

Usai rapat lintas Komisi DPR-RI dengan Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkum HAM Yasonna Laoly, Ketua KPU Arief Budiman

Eks Koruptor Bisa Daftar Jadi Bacaleg, KPU Kalah?
Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).(KOMPAS/PRIYOMBODO) 

Usai rapat lintas Komisi DPR-RI dengan Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkum HAM Yasonna Laoly, Ketua KPU Arief Budiman, dan Ketua Bawaslu Abhan, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, rapat itu khusus membahas soal larangan mantan narapidana koruptor menjadi calon legislatif (caleg).

Rapat menyepakati memberi kesempatan kepada semua pihak untuk mendaftar menjadi caleg. Namun, bukan berarti aturan soal larangan eks koruptor nyaleg gugur dalam rapat ini. Hanya saja bagi eks koruptor yang mau maju di Pileg 2019, mereka dipersilakan mendaftar. Sambil menunggu verifikasi dari KPU, para eks koruptor yang daftar caleg itu bisa sambil menggugat PKPU No 20 tahun 2018 ke MA.

Gugatan itu dimaksudkan agar MA dapat meluruskan apakah larangan kepada mantan napi korupsi untuk menjadi caleg itu melanggar perundang-undangan di atasnya atau tidak. Sehingga, putusan MA dapat menjadi acuan bagi KPU untuk meloloskan atau tidak eks napi tersebut.

“Keputusan apapun dari MA nanti akan menjadi patokan bagi KPU untuk meneruskan para pihak yang mendaftar atau yang tidak memenuhi ketentuan PKPU atau tidak meneruskan dan mengembalikannya kepada parpol manakala gugatan tersebut terutama menyangkut mantan terpidana 3 kejahatan itu kemudian ditolak oleh MA,” tutur Bamsoet.

“Kalau diterima maka KPU akan meneruskan proses verifikasinya menjadi daftar calon tetap tapi kalau ditolak KPU akan mencoret dan mengembalikannya ke parpol yang bersangkutan,” lanjutnya.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, mengkritik kesepakatan yang dinilai mengintervensi KPU itu. Dan, menurut ICW,berdasarkan undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi kesepakatan tersebut tidak bersifat mengikat.

Diingatkan, KPU telah memiliki dasar kuat untuk melarang mantan narapidana korupsi, kejahatan seksual pada anak, dan narkoba menjadi calon legislatif. Sebab, PKPU yang memuat larangan tersebut telah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pemerintah resmi mengundangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang mantan narapidana atau napi korupsi untuk menjadi calon legislatif pada Selasa, 3 Juli 2018. Berita negara tentang diundangkannya PKPU ini ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekatjahjana.

Dan, yang lebih penting lagi, jikapun PKPU itu diuji materi ke MA, maka hakim MA jangan ragu-ragu menolak. Alasannya simpel saja, demi Indonesia yang bersih dari korupsi, dari narkoba, dan dari para penjahat seksual terhadap anak. Jadi, tidak usah dicari-cari lagi alasan untuk memajukan para mantan pelaku kejahatan berat itu untuk menjadi wakil rakyat kelak.

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved