Ketua DPRA: Penyegelan Ruang Kerja ULP Harus Berlimit Waktu

Ketua DPRA, Tgk Muharuddin mengatakan, pihak DPRA menghargai tahapan proses hukum yang sedang dilakukan Komisi

Ketua DPRA: Penyegelan Ruang Kerja ULP Harus Berlimit Waktu
DOK SERAMBINEWS.COM
Ketua DPRA, Tgk Muharuddin 

* Dampaknya Besar terhadap Realisasi Proyek

BANDA ACEH - Ketua DPRA, Tgk Muharuddin mengatakan, pihak DPRA menghargai tahapan proses hukum yang sedang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur Aceh, Bupati Bener Meriah, dan dua orang swasta lain, dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) fee dana proyek Otsus Aceh, Selasa (3/7) pekan lalu.

“Namun begitu, DPRA berharap penyegelan Kantor Unit Layanan Pelelangan (ULP) di Biro Pengadaan Barang Setda Aceh oleh KPK pada 4 Juli lalu dalam rangka pengusutan kasus hukum tersebut harus ada limit waktunya supaya proses lelang paket-paket proyek APBA 2018 yang belum ada penetapan pemenangnya bisa dilanjutkan,” kata Muharuddin kepada Serambi saat dimintai tanggapannya di Banda Aceh, Minggu (8/7).

Penyegelan ruang kerja ULP dan ruang kerja Gubernur Irwandi di Kantor Gubernur Aceh atas dugaan kasus OTT fee proyek dana Otsus Aceh yang ditemukan KPK pada hari Selasa pekan lalu, kata Muharuddin, memang sudah menjadi prosedur tetap tahapan yang dilakukan KPK dalam pengusutan kasus dugaan korupsi. Tidak hanya di Aceh, di daerah lain pun hal serupa dilakukan. “Hal itu sangat kita pahami. Namun, untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan di Aceh, di mana paket-paket proyek pembangunan yang terdapat dalam Pergub APBA 2018 saat ini sedang dalam proses tahapan pelelangan di ULP Biro Pengadaan Barang Setda Aceh, hendaknya limit waktu penyegelan itu jangan terlalu lama,” ujarnya.

Ia tambahkan, kalau penyegelan ruang kerja ULP itu terlalu lama waktunya, misal sampai satu bulan atau lebih, tentulah hal itu bisa membawa dampak negatif terhadap kinerja pelaksanaan proyek fisik APBA 2018. Bakal banyak paket proyek insfratruktur yang tak bisa dilaksanakan karena alasan waktu kerja tidak cukup. Misalnya, untuk pembangunan jalan, jembatan, gedung, waduk, bendungan irigasi, dan saluran air irigasi.

Konsekuensi dari tidak cukup waktu kerja, ulas Muharuddin, maka pada akhir tahun nanti bakal banyak paket proyek fisik yang putus kontrak karena tidak bisa diselesaikan pada akhir Desember 2018. “Kalau ini yang terjadi maka yang akan mengalami kerugian adalah Pemerintah Aceh, yakni harus menyediakan anggaran kembali untuk menyelesaikan proyek fisik yang diputus kontraknya.

Dari hasil konfirmasi kami pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh ternyata belum satu pun paket proyek lanjutan jalan tembus di lintas tengah Aceh yang diumumkan pemenang tendernya,” ungkap Muhar.

Kalau sudah bulan Juli seperti sekarang ini belum ada penetapan pemenang tendernya, kata Muhar, lalu kapan lagi? Soalnya, sisa waktu kerja efektif tahun anggaran 2018 ini tinggal empat bulan lagi. “Masa kerja empat bulan itu sangat riskan untuk menyelesaikan pembangunan fisik yang berkualitas yang standar kerjanya butuh waktu 5-6 bulan. Hal inilah yang kami maksudkan kepada KPK supaya penyegelan ruang kerja ULP harus ada limit waktunya, agar sisa waktu yang ada sekaranag ini bisa digunakan untuk melaksanakan proyek pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat,” ujar Muharuddin.

Pendataan Serambi, setidaknya ada puluhan paket proyek pembangunan jalan tembus lintas tengah yang akan dilanjutkan tahun ini. Di antaranya ruas jalan Jantho-Lamno dan sebaliknya Lamno (Aceh Jaya)-Jantho (Aceh Besar). Kemuadian ada paket proyek peningkatan jalan tembus yang ruas jalannya sudah rusak dan masyarakat sangat membutuhkan ruas jalan itu diperbaiki. Di antaranya ruas jalan Peunaron-Lokop-Batas Gayo Lues, Pining-batas Aceh Timur, Blangkejeren, Tongra-batas Aceh Barat Daya dan sebaliknya dari Babahrot-batas Gayo Lues.

Selanjutnya, ruas jalan Simpan Krueng Geukuh (Aceh Utara)-Rembele (Bener Meriah), Simpang Tiga-Redelong-Pondok Baru-Samarkilang. Itu baru beberapa ruas jalan provinsi. Belum lagi ruas jalan kabupaten/kota yang anggarannya bersumber dari dana otsus kabupaten/kota dan lelangnya juga dipusatkan di ULP Biro Pembangunan Aceh.

“Sampai Kantor ULP disegel KPK pada 4 Juli lalu, pemenang tender proyek pembangunan jalan kabupaten/kota belum juga diumumkan ULP sehingga pihak KPA dan PPTK belum bisa melakukan penandatangan kontrak proyek kepada rekanan untuk pelaksanannya di lapangan,” ujar Muharuddin.

Sebelum KPK menyegel Kantor ULP atas temuan kasus OTT dana fee proyek Otsus Aceh, kata Muharuddin, Pimpinan DPRA sudah memerintahkan Komisi IV DPRA yang membidangi infrastruktur untuk memeriksa paket-paket proyek pembangunan jalan dan jembatan serta lainnya yang dimuat dalam Pergub APBA yangg telah disetujui Mendagri itu. Apakah dokumen pendukung proyeknya sudah lengkap semua, lahannya apa sudah dibebaskan, juga SID, DED, dan lainnya apa sudah beres.

Begitu juga dengan paket proyek pengadaan barang, apakah spek, harga satuannya, ada dibuat SKPA, untuk dijadikan dasar pelaksanaan proyek. “Pimpinan DPRA melakukan hal itu, karena pada tahun ini APBA-nya tidak diqanunkan, melainkan dipergubkan, makanya DPRA harus melakukan koreksi kembali terhadap berbagai proyek APBA yang hendak dilaksanakan untuk pelaksanaan fungsi pengawasan dewan,” demikian Muharuddin. (her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved