Koptan Tacimita Pengelola Kebun Karet Peumakmu Gampong

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara meminta Koperasi Pertanian (Koptan) Wareeh Nanggroe

Koptan Tacimita Pengelola Kebun Karet Peumakmu Gampong

* Gugatan Koptan Wareeh Nanggroe Ditolak

LHOKSUKON - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara meminta Koperasi Pertanian (Koptan) Wareeh Nanggroe untuk mematuhi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh yang sudah berkekuatan hukum terkait penetapan Koptan Tacimita sebagai pengelola ‘Program Revitalisasi Peumakmu Gampong’ dengan jenis tanaman karet di Desa Teupin Reusep, Kecamatan Sawang. Sebelumnya, pengurus Koptan Wareeh Nanggroe yang terdiri dari M Daudsyah, Muhammad, dan H Nasir, menggugat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 592.12557/2015 terkait penetapan Koptan Tacimita sebagai pengelola program tersebut ke PTUN Banda Aceh.

Namun, dalam amar putusannya dengan Nomor 01/G/2016/PTUN-BNA Tahun 2016, PTUN Banda Aceh menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya dan menghukum para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara tersebut sebesarRp 405.500. Hanya saja, walau keputusan hukum telah keluar, namun menurut pengurus Koptan Tacimita, masih ada pihak yang secara sepihak menguasai lahan seluas 254,15 hektare yang berisi tanaman karet.

“Berdasarkan laporan Koptan Tacimita, ada pihak yang menghalangi putusan pengadilan. Karena itu, kita minta kepada aparat penegak hukum supaya menindak tegas pihak yang menghalangi putusan pengadilan, agar hukum tetap tegak,” ujar Sekda Aceh Utara, Abdul Aziz MH kepada Serambi, kemarin.

Dalam menanggapi persoalan ini, Sekda juga mengaku, sudah mengadakan pertemuan dengan dinas terkait dan PTP-III.

Ditekankan Sekda, yang berhak mengelola lahan kebun karet program peumakmu gampong adalah Koptan Tacimita. Sebab, walau Koptan Wareeh Nanggroe telah menggugat keputusan bupati itu, tapi PTUN Banda Aceh menolaknya. “Kalau hasil putusan itu sudah dimuat dalam berita negara, dalam azaz hukum itu sudah diketahui. Jadi, tidak ada alasan bagi mereka mengaku tak mengetahui,” tukas Sekda.

Pun demikian, ucap Abdul Aziz, pihaknya tetap akan memberitahukan isi putusan PTUN Banda Aceh itu kepada pihak Koptan Tacimita dan Wareeh Nanggroe, sehingga pihak yang tidak berwenang tidak melakukan kegiatan lagi di lahan tersebut. “Bila sudah ada putusan, para pihak dapat dipaksakan untuk mematuhi terhadap putusan pengadilan,” lugasnya.

Sedangkan, Ketua Koptan Tacimita, Rasyidin H Ben kepada Serambi, kemarin, menyebutkan, pihaknya belum mengelola kebun karet tersebut karena masih ada pihak yang menyerobot lahan dan menguasai hasilnya. “Karena kejadian itu sudah berulangkali dan tak indahkan ketika kita sampaikan, makanya kita laporkan persoalan ini kepada pemkab,” ujar Rasyidin.

Sementara itu, Ketua Koptan Wareeh Nanggroe, M Daudsyah kepada Serambi, kemarin, menyatakan, dirinya sudah mendapat informasi akan diadakan pertemuan di kantor camat terkait persoalan tersebut. “Gugatan saya ditolak karena masa pengajuan sudah melewati, yaitu sudah 90 hari setelah keputusan itu dikeluarkan,” beber dia. M Daudsyah menyebutkan, dia mendukung keputusan bupati yang menunjuk Koptan Tacimita mengelola lahan karet seluas 250 hektare.

Hanya saja, tukasnya, luas secara keseluruhan lahan itu mencapai 9.307 hektare. Dari jumlah itu, yang berhak dikelola oleh Koptan Tacimita adalah 250 hektare. “Sedangkan, selebihnya menjadi kewenangan Wareeh Nanggroe,” pungkas M Daudsyah.(jaf)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved