OTT KPK di Aceh

Pimpinan KPA Minta jangan Bawa-bawa Nama GAM dalam Kasus Irwandi Yusuf

Abu Razak menyatakan, secara struktur organisasi pergerakan, pihaknya tidak mengenal orang yang bernama Syekhy.

Pimpinan KPA Minta jangan Bawa-bawa Nama GAM dalam Kasus Irwandi Yusuf
SERAMBINEWS.COM/M ANSHAR
Kamaruddin Abu Bakar (Abu Razak) dalam sesi wawancara khusus dengan wartawan Serambi Indonesia di kediamannya di Gampong Lamgugop, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, Rabu (25/1/2017). 

Menanggapi pernyataan itu, Saut menilai tak perlu memunculkan perdebatan di luar ranah hukum atas kasus Irwandi.

Ia mempersilakan pihak-pihak yang tak setuju dengan penangkapan dan penahanan Irwandi untuk mengikuti rangkaian pembuktian di pengadilan nanti.

"Ini pembangunan peradaban hukum. Jadi debatnya bukan di jalanan, tetapi di pengadilan," ujar Saut saat dikonfirmasi, Senin (16/7/2018) malam.

(Baca: Ini Kata Jubir KPK Terkait Aksi Massa Minta Irwandi Dibebaskan)

(Baca: KPK Minta Bank Bekukan Rekening Tersangka Kasus Suap Aceh, Termasuk Salah Satu Saksi)

Irwandi Yusuf sebelum terpilih sebagai Gubernur Aceh adalah juru propaganda GAM.

Irwandi saat ini juga menduduki jabatan sebagai Ketua Umum Partai Nasional Aceh (PNA), salah satu partai lokal di Bumi Serambi Mekkah.

Irwandi bersama dengan Bupati Bener Meriah, Aceh Ahmadi terjerat kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Aceh.

Adapun Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2018 itu sebesar Rp 8 triliun.

KPK juga menetapkan dua pihak swasta Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri.

Keduanya bersama dengan Irwandi disebut sebagai penerima. Sementara Ahmadi disebut sebagai pemberi.

Dalam konstruksi perkara, KPK menduga upaya pemberian uang Rp 500 juta dari Ahmadi kepada Irwandi terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2018.

Diduga pemberian tersebut merupakan bagian dari commitment fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dan setiap proyek yang dibiayai dari dana DOKA.

Pemberian uang kepada Irwandi tersebut diketahui dilakukan melalui orang-orang terdekatnya serta orang-orang terdekat Ahmadi sebagai perantara.

Saat ini KPK masih mendalami dugaan penerimaan-penerimaan sebelumnya.(*)

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Zaenal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved