Senator Fachrul Razi: Realisasi Dana Otsus Aceh Banyak Temuan Penyimpangan

Kedua, adanya indikasi bancaan dana otsus oleh pejabat dan ketiga penggunaan dana yang melebihi dari kebutuhan.

Senator Fachrul Razi: Realisasi Dana Otsus Aceh Banyak Temuan Penyimpangan
ist
Fachrul Razi MIP 
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH -- Senator DPD RI asal Aceh, H Fachrul Razi MIP mengatakan bahwa terdapat beberapa penyimpangan dana Otsus selama tahun 2008-2018.
Dirinya menyebutkan, penggunaan dana Otsus banyak ditemukan peyimpangan dana.
Menurut Senator muda DPD RI yang membidangi masalah hukum, pemerintahan dan politik ini, indikasinya potensi kerugian negara terjadi karena realisasi tidak merujuk pada Qanun No 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Qanun No 2 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus dan UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Kedua, adanya indikasi bancaan dana otsus oleh pejabat dan ketiga penggunaan dana yang melebihi dari kebutuhan.

Dirinya mengakui bahwa DPD RI memiliki kelemahan kewenangan satu satunya adalah fungsi anggaran (budgeting) sehingga urusan anggaran, DPD RI memiliki keterbatasan dalam memperjuangan anggaran di pusat.
“Berbeda dengan DPR RI, namun positifnya kita tidak dipantau oleh KPK secara intensif karena tidak terlibat dalam proses anggaran. Namun DPD RI memiliki fungsi pengawasan yang sangat luas. Bahkan kita dapat melaporkan kepada pihak KPK dan BPK jika ditemukan penyalahgunaan dana APBN dan Otsus untuk Aceh,” jelasnya.

Dirinya menyebutkan hasil evaluasi 3 tahun pertama realisasi dana Otsus tahun 2008-2010 ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 443,8 miliar, pada 3 tahun pertama Otsus itu, Aceh menerima Rp. 11,1 triliun kucuran dana dari Pemerintah Pusat.

“Kita dari Komite I DPD RI sedang melakukan evaluasi terhadap penggunaan dana Otsus 2008-2018, dan segera kita publis jika sudah resmi,” tegas Fachrul Razi.

Berdasarkan data yang diterima, kata Fachrul, realisasi dana otonomi khusus Aceh, Papua dan Papua Barat TA 2017 adalah sebesar Rp19.443.292.590.000 atau 100 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp19.443.292.590.000.
Hal ini berarti realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2017 ini lebih besar Rp1.178.858.706.000 atau naik 6,45 persen dari realisasi TA 2016.

Dikatakan, dana Otonomi Khusus diperuntukkan bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.
Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh didasarkan pada UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Dana Otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat didasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Baca: Senator Fachrul Razi Apresiasi Kinerja KPK di Aceh


Tahun 2014, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyatakan bantuan hibah Pemerintah Aceh senilai Rp815,5 miliar tahun anggaran 2013 belum dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemerintah Aceh tahun 2013, ditemukan ada bantuan hibah Rp815,5 miliar belum dipertanggungjawabkan. 

BPK RI juga menemukan beberapa ketidakpatuhan pengelolaan keuangan terhadap peraturan perundang-undangan .
Di antarannya, kesalahan penganggaran yang dialokasikan untuk pihak ketiga atau masyarakat di empat Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).
Jumlah kesalahan penganggaran ini mencapai Rp5,9 miliar.
Selain itu, realisasi belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga juga tidak tertib.
Pemerintah Aceh juga tidak mengonversi anggaran dan realisasi belanja hibah dan bantuan sosial barang atau jasa pada akun objek belanja barang sesuai standar akutansi pemerintahan. Juga terdapat temuan kesalahan penganggaran pengadaan konstruksi pada Dinas Cipta Karya Aceh mencapai Rp123,29 miliar serta kekurangan volume kerja pembangunan gedung VIP Bandara Sultan Iskandar Muda sebesar Rp735,7 juta.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas laporan keuangan pemerintah Aceh tahun anggaran 2016 termasuk implementasi terhadap rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Aceh ditemuan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern antara lain penatausahaan persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Aceh belum sepenuhnya memadai, pengelolaan aset tetap belum tertib dan pengelolaan dana BOS belum sepenuhnya memadai.

Baca: Berikan Bantuan Dayah Madinatuddiniyah Babul Huda, Senator Fachrul Razi Galang Bantuan Dana


Temuan pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan antara lain pembayaran premi Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh menggunakan data kependudukan yang tidak valid sehingga mengakibatkan pemborosan keuangan daerah, administrasi kontrak belum memadai dan terdapat kelebihan pembayaran pembangunan infratruktur dan landscape Masjid Raya Baiturahman Banda Aceh.

“Anehnya Aceh setiap tahun sampai tahun 2017, Aceh mendapatkan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah Aceh. Bisa jadi WTP hanya program pencitraan saja,” tutup Fachrul Razi. (*)
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved