Panwaslu Abdya Imbau Ketua Parpol tak Serahkan Berkas Perbaikan di Hari Penutupan, Ini Alasannya

"Bagi anggota dewan yang pindah partai, segera melampirkan surat mengundurkan diri sebagai anggota DPR, ini penting,"

Panwaslu Abdya Imbau Ketua Parpol tak Serahkan Berkas Perbaikan di Hari Penutupan, Ini Alasannya
Logo Panwaslu

Laporan Rahmat Saputra | Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menghimbau para ketua Partai Politik (Parpol) tidak mengembalikan berkas perbaikan bakal calon legislatif (Bacaleg) DPRK pada hari penutupan.

Pasalnya, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019.

Tahapan perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti sejak 22 hingga 31 Juli dan waktu verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon tanggal 1-7 Agustus 2018.

Baca: Listrik Padam di Seluruh Kawasan Abdya, Ini Penjelasan PLN

"Sesuai dengan peraturan tersebut, tidak ada perpanjangan waktu untuk perbaikan berkas bacaleg. Oleh karena itu, kami mengingatkan kepada ketua Partai Politik, segera mengembalikan berkas yang telah diperbaiki tanpa menunggu hari penutupan," ujar Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Abdya, Rismanidar SPdI MA kepada Serambinews.com.

Karena, katanya, saat pendaftaran dan penyerahan berkas bacaleg beberapa waktu lalu, banyak Parpol menyerahkan berkas pada hari terakhir pendaftaran. Bahkan, ada parpol yang tidak menyerahkan berkas pendaftaran ke KIP Abdya.

"Tidak ada larangan sebenarnya. Namun, ini untuk antisipasi, jika ada berkas yang belum lengkap, sehingga bacaleg masih ada waktu untuk memperbaiki berkasnya, dan tidak langsung gugur," ujarnya.

Baca: 107 Kepala Sekolah di Abdya Dilantik, Ini Pesan Sekda Kepada Pejabat Baru

Menurutnya, berkas administrasi bacaleg yang perlu diperhatikan oleh Partai Politik sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan yaitu seperti ijazah,harus dilegalisir oleh pihak terkait, jangan sampai ijazahnya palsu.

Surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza). Surat keterangannya bukan hanya menerangkan bebas Narkoba, tapi juga menerangkan secara lengkap dengan keterangan bebas dari zat adiktif lainnya.

Selain itu, persyaratan administrasi lain yang harus dilengkapi oleh Bacaleg adalah surat pengunduran diri dari keuchik atau perangkat lainnya desa dan ASN, penyelenggara pemilu, pegawai BUMN dan BUMD yang menerima gaji atau honor dari negara.

Baca: Belasan Pemilik Rumah yang Rusak Akibat Angin Kencang di Abdya Terima Bantuan

"Bagi anggota dewan yang pindah partai, segera melampirkan surat mengundurkan diri sebagai anggota DPR, ini penting," tegasnya.

Selain itu, Panwas menghimbau kepada masyarakat jika mengetahui di desanya masih ada bacaleg yang belum mundur dari jabatannya, segera menyampaikan laporannya ke KIP dan atau Panwaslu. Masukan dan tanggapan masyarakat tersebut disampaikan nanti pada tanggal 12 - 21 Agustus 2018.

"Masukan dan tanggapan dari masyarakat ini sangat diperlukan, sebagai bentuk partisipasi masyarakat untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berkualitas," pungkasnya. (*)

Penulis: Rahmat Saputra
Editor: Hadi Al Sumaterani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved