Salam

Damai Oke, tapi Jangan Bermakna “Cincai Cincai”

Ketua DPRA, Tgk Muharuddin menjanjikan RAPBA 2019 akan dibahas secara damai antara eksekutif dan legislatif agar tidak terulang

Damai Oke, tapi Jangan Bermakna “Cincai Cincai”
DOK SERAMBINEWS.COM
Ketua DPRA, Tgk Muharuddin 

Ketua DPRA, Tgk Muharuddin menjanjikan RAPBA 2019 akan dibahas secara damai antara eksekutif dan legislatif agar tidak terulang pengalaman pembahasan RAPBA 2018 yang saling gontok-gontokan satu sama lain sehingga harus dijalankan menggunakan pergub. “Kita berusaha membahas secara damai dan bijak, tapi sesuai aturan agar melahirkan Qanun APBA 2019 yang hebat untuk masyarakat Aceh,” kata Muharuddin.

Pada 12 Juli lalu, eksekutif sudah menyerahkan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) 2019 kepada Sekretariat DPRA. Sesuai dokumen itu, bila tak ada pengurangan dan penambahan, maka APBA 2019 mencapai Rp 15,7 triliun.

Langkah selanjutnya, kata Muharuddin, untuk memulai pembahasan akan diundang Plt Gubernur Aceh bersama Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) untuk rapat bersama dengan Badan Anggaran DPRA guna menyusun jadwal dan sistem pembahasannya. “Maka, kita tegaskan, rapat itu, wajib dihadiri Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, tidak boleh diwakili. Tujuannya, jika ada hal yang ingin disepakati bersama, langsung bisa diputuskan,” kata Muhar.

Pertama, kita sangat setuju niat DPRA untuk membahas anggaran Aceh 2019 secara damai dan bijak. Sebab, pengalaman buruk proses anggaran 2018 tidak boleh terulang lagi. Berlarut-larutnya pembahasan hingga harus dijalankan menggunakan peraturan gubernur, banyak pihak yang dirugikan, terutama masyarakat yang kehidupannya sangat tergantung pada investasi pemerintah provinsi. Pergubnya tidak salah, yang menjadi masalah adalah keterlambatan realisasi anggarannya yang mencapai lima bulan itulah yang bikin banyak orang ketar ketir.

Kedua, kita juga mengingatkan bahwa niat membahas secara damai itu jangan pula diselewengkan menjadi pembahasan anggaran yang hanya bersifat “cincai cincai”. Artinya, jangan sampai ada bargaining anggaran atau program antara eksekutif dan legislatif. Sebab, keributan tahun lalu, sebagaimana diungkap Irwandi Yusuf, antara lain karena anggaran aspirasi dewan yang tak masuk dalam RAPBA. Maka, jangan sampai anggaran itu malah dirapel di tahun anggaran 2019 ini.

Kita tahu, para elit politik di manapun saat ini sedang butuh banyak duit untuk “membeli” simpati masyarakat dalam menghadapi pemilu legislatif nanti. Sekali lagi, membahas RAPBA secara damai jangan berarti hanya menampung keinginan-keinginan elit dengan mengesampingkan kepentingan masyarakat.

Yang harus diingat pula, RAPBA itu wajib dipublikasikan dan masyarakat harus mengakses semua angka-angka yang ada dalam proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan pemerintah provinsi tahun 2019. Itu artinya, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan KPK harus sejak dini memelototi angka-angka yang tercantum dalam dokumen-dokumen RAPBA 2019. Nah?!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved