Breaking News:

BPJS Ketenagakerjaan Beri Penghargaan Kepada Pemkab Aceh Barat

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Meulaboh menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat

Editor: bakri
BPJS Ketenagakerjaan Beri Penghargaan Kepada Pemkab Aceh Barat

MEULABOH - Kepala BPJS Ketenagakerjaan Meulaboh menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat di Aula Setdakab Kabupaten Aceh Barat, Selasa (24/7).

Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas dukungan Pemkab Aceh Barat dalam melindungi Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kabupaten Aceh Barat. Bupati Aceh Barat H.Ramli,MS dalam pidato sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Bupati Aceh Barat Drs.H.Banta Puteh Syam,SH, MM mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya atas apresiasi yang diberikan kepada Pemkab Aceh Barat.

Dalam sambutannya, Ramli juga menghimbau kepada seluruh camat dan pihak terkait di wilayah Aceh Barat agar segera berkoordinasi untuk endaftarkan Seluruh Aparatur gampong baik itu Keuchik, Bendahara, Sekretaris, Kadus,Kaur,Pengurus Keagamaan dan Perangkat desa lainnya ke Program BPJS Ketenagakerjaan agar seluruhnya mendapatkan hak dan perlindungan dalam bekerja.

Selain itu, Bupati juga mengatakan sesuai dengan Permendagri Nomor 20Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Perbup Aceh Barat omor 89 Tahun 2017 tentang PedomanPenetapan Besaran dan Pengelolaan Alokasi dana Gampong dan Dana BagiHasil Pajak dan Retribusi daerah tahun 2018, maka iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Gampong dapat dianggarkan dan dibayarkan melalui Dana Desa yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa.dalam kesempatan yang sama, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Meulaboh Husaini,SE,MM meyampaikan bahwa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk Aparatur Gampong Aceh Barat sudah dimulai sejak Tahun 2016 lalu.

Ia juga mengatakan agar sinergi ini dapat terus berkesinambungan sehingga BPJS Ketenagakerjaan dan PemerintahDaerah Khususnya dapat ewujudkan amanah Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraam SistemJaminan Sosial Nasional. Husaini juga menghimbau agar seluruh perangkat desa dapat melakukan verifikasi dan update data dan menyampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan Meulaboh jika ada perubahan dalam struktur kepengurusan desa tersebut.

Hal ini bertujuan agar perlindungan yang diberikan tepat sasaran dan dapat merasakan manfaat sesuai dengan haknya sebagai pengurus desa. “Sangat kita sayangkan jika ada aparatur gampong yang meninggaldunia namun kita tidak bisa berikan santunan kepada ahli warisnya dikarenakan data yang tidak update atau tidak terdaftar karena adanya perubahan struktur kepengurusan yang tidakdisampaikan ke kita,”tutupnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved