Breaking News:

Opini

KPK, Korupsi, dan Politik ‘Hana Fee’

BERITA penangkapan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf (IY) pada awal Juli lalu begitu menyentakkan publik

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/7/2018). Irwandi Yusuf menjalani pemeriksaan lanjutan terkait dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Gerakan ini tentu menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat. Bagaimana tidak, ancaman tersebut justru berpotensi menimbulkan konflik baru dan merusak “pualam perdamaian” Aceh yang dengan susah dibangun hanya untuk membela tersangka korupsi. Dukungan tersebut menjadi kontradiksi dengan realitas yang terjadi. Sebanyak Rp 56,67 triliun dana otsus yang dikucurkan, ternyata masih jauh panggang dari api. Potret kemiskinan masih begitu kentara di Aceh.

Maka membingungkan, jika selama ini kita selalu mengutuk pemerintah karena angka kemiskinan semakin meningkat, namun di sisi lain masih membela seseorang yang telah terindikasi melakukan korupsi. Apalagi belakangan diketahui bahwa sebagian massa yang turun ke Banda Aceh mengaku ditipu oleh oknum dengan ajakan untuk mengikuti acara zikir akbar di ibu kota provinsi. Demonstrasi berkedok zikir.

Tidak berhenti di situ, KPK dianggap tidak mempunyai urusan dengan Aceh. Pernyataan tersebut tentu mengherankan. Bagaimana tidak, KPK yang selama ini dikenal sebagai lembaga yang berhasil meringkus koruptor kelas kakap, namun malah dituduh mempunyai kepentingan dan berlaku semena-mena terhadap pemimpin Aceh.

Aksi KPK yang saat ini mulai gencar turun ke daerah, harusnya mendapat apresiasi. Setelah peristiwa tangkap tangan Gubernur Aceh, banyak dinas-dinas yang mulai mawas diri. Di Dinas Kesehatan (Dinkes) misalnya, KPK menemukan dokumen proyek terkait Anggaran Dinkes Aceh dengan nilai Rp 1,15 triliun. Gerakan ini tentu bagus untuk membongkar kasus-kasus korupsi di Aceh.

Jadi ketika muncul pernyataan bahwa KPK tidak ada hubungannya dengan Aceh, justru sebenarnya KPK dengan Aceh mempunyai hubungan yang sangat erat untuk membasmi kasus korupsi yang sudah terlanjur menjamur. Pengadaan barang, surat izin perusahaan, proyek pembangunan, dan berbagai kasus gratifikasi lainnya yang membutuhkan pengusutan dan menjerat pelakunya.

Melihat maraknya kasus korupsi di Aceh, KPK baiknya tidak hanya turun di tingkat provinsi saja, tapi juga bergerak ke kabupaten. Korupsi di Aceh sudah menggurita. Namun sayang, banyak yang kemudian hilang kabar berita. Dana hibah eks kombatan senilai Rp 650 miliar dan sejumlah kasus perizinan eksploitasi hutan adalah sebagian dari kasus korupsi yang kemudian beritanya menghilang atau boleh jadi “dihilangkan”.

Hijaunya dana otsus nyatanya belum membawa kabar menggembirakan selain meninggalkan bercak hitam dalam gurat wajah kemiskinan. Sayangnya itu seolah dianggap bukan kesalahan, tetapi kenyataan yang memang harus diterima dengan lapang dada.

* Asmaul Husna, Koordinator Forum Aceh Menulis (FAMe) Chapter Lhokseumawe. Email: hasmaul64@yahoo.com

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved