Breaking News:

Tak Buat LHKPN, Caleg Terpilih tak Bisa Dilantik

Tim Pencegahan Korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan sosialisasi pengisian Laporan Harta Kekayaan

Editor: bakri
Tak Buat LHKPN, Caleg Terpilih tak Bisa Dilantik
Sulaiman Abda

* Anggota DPRA Pertanyakan Status Pejabat Daerah kepada KPK

BANDA ACEH - Tim Pencegahan Korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan sosialisasi pengisian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kepada Pimpinan, Komisi, dan alat kelengkapan DPRA lainnya di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRA, Banda Aceh, Selasa (31/7).

Dalam sosialisasi itu ditegaskan bahwa calon anggota legislatif (caleg), meskipun ia terpilih, tapi tidak akan dilantik jika ia belum mengisi LHKPN-nya.

Sosialisasi itu dihadiri tiga orang pimpinan DPRA, yaitu Sulaiman Abda MSi, Irwan Djohan ST, dan Dalimi SE Ak. Selain tiga pimpinan, para ketua fraksi, komisi, dan Ketua Alat Kelengkapan Anggota DPRA lainnya juga hadir.

Acara sosialisasi pengisian lembaran LHKN itu dilaksanakan di ruang Banggar DPRA dan tidak dibuka untuk umum, termasuk pers.

Seusai acara sosialisasi, Selasa (31/7) malam, Serambi meminta penjelasan kepada Wakil Ketua II DPRA, Irwan Djohan. Lalu Irwan menjelaskan bahwa acara sosialisasi pengisian lembaran LHKPN itu dipimpin Wakil Ketua I, Sulaiman Abda.

Seusai Sulaiman Abda membuka rapat, ia mempersilakan pimpinan rombongan Tim Sosialisasi Pengisian LHKPN dari KPK, Dian Widiarti untuk menjelaskan apa maksud dan tujuannya datang ke DPRA dengan agenda sosialisasi pengisian LHPKN secara online bagi anggota legislatif.

Dian menjelaskan, tujuan tim sosialisasi pengisian LHKPN dari KPK yang berjumlah tiga orang itu ke DPRA untuk memberikan sosialisasi tata cara pengisian lembaran LHPKN secara online kepada anggota DPRA.

Sosialisasi lembaran LHKPN secara online ini dilakukan, kata Dian, agar dalam pengisian nanti sebelum dilaporkan ke KPK, anggota DPRA sudah mengetahui tata cara pengisian setiap lembaran LHKPN dan tidak salah melaporkan harta kekayaannya kepada KPK.

Irwan Djohan mengatakan, lima tahun lalu atau pada saat ia mencalonkan diri sebagai calon anggota tahun 2012, ia sudah pernah mengisi LHKPN dan sudah melaporkannya kepada KPK di Jakarta.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved