Plt Gubernur Aceh Minta Imunisasi MR Ditunda

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT meminta Dinas Kesehatan Aceh dan bupati/wali kota di seluruh Aceh

Plt Gubernur Aceh Minta Imunisasi MR Ditunda
Foto: Diskominfo Aceh Singkil
Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid mendampingi petugas medis memberikan imunisasi campak dan rubella di SD 1 Singkil, Rabu (1/8/2018) 

BANDA ACEH - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT meminta Dinas Kesehatan Aceh dan bupati/wali kota di seluruh Aceh untuk menunda sementara pemberian vaksin Measles Rubella (MR) dan campak di Aceh. Keputusan ini dikeluarkan karena vaksi tersebut belum punya sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Informasi itu disampaikan Juri Biraca Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani kepada Serambi di Banda Aceh, Minggu (5/8). “Plt Gubernur Aceh, Bapak Nova Iriansyah minta ditunda hingga vaksinnya memiliki sertifikat halal, agar masyarakat muslim di Aceh nyaman mengikuti program imunisasi tersebut,” kata Saifullah.

Secara nasional, Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek juga telah menunda penggunaan vaksin MR bagi masyarakat muslim sampai adanya fatwa MUI. Penundaan itu dilakukan setelah Menkes dan Dirut PT Biofarma sebagai importir vaksin MR bertemu dengan Ketua Umum MUI, Ma’ruf Amin hari Jumat (4/8)lalu.

Pria yang akrab disapa SAG ini menjelaskan, pemerintah Aceh saat ini masih menunggu keputusan dari MUI sebelum melanjutkan penggunaan imunisasi MR. Namun, bagi masyarakat nonmuslim yang ingin mengimunisasikan anaknya, lanjut SAG, dapat dilayani sebagaimana mestinya.

Berdasarkan informasi dari Kepala Dinkes Aceh, dr Hanief, lanjut SAG, Kemenkes segera meminta data produksi vaksin kepada Serum Institute of India, produsen vaksin MR, guna mempercepat proses sertifikasi halal. “Apabila sudah ada sertifikat halal vaksin MR dan campak, program imunisasi dapat dilanjutkan secara massal,” ujar SAG.

Menurutnya, sebelum mencuatnya masalah kehalalan vaksin ini ada beberapa daerah telah melaksanakan program itu untuk menindaklanjuti kampanye Kemenkes. Vaksin ini diberikan kepada anak-anak berusia 9 sampai 15 tahun. Awalnya program ini akan dilaksanakan secara serentak pada Agustus-September 2018.

Anggota DPRA, Bardan Sahidi mendukung kebijakan Plt Gubernur Aceh yang menunda sementara pelaksanaan vaksin MR. “Saya mendukung langkah Plt Gubernur Aceh mengeluarkan instruksi menunda pelaksanaan vaksin bagi anak didik usia Sekolah Dasar (SD) se-Aceh,” katanya.

Bardan mendorong pemerintah melalui Kemenkes RI untuk terus berupaya menemukan vaksin dari bahan yang steril, bersih, dan halal, sehingga aman dan ramah pada penggunaannya. “Kita berharap pemerintah bisa menemukan vaksin dari bahan yang halal,” harapnya. (mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved