Usulan Belanja Aceh Rp 15,7 T

Pemerintah Aceh mengajukan usulan anggaran belanja pembangunan dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran

Usulan Belanja Aceh Rp 15,7 T
PLT Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, didampingi Plt Sekda Aceh, dr Taqwallah, menyerahkan dokumen KUA dan PPAS 2018 kepada Ketua DPRA didampingi dua wakil, Sulaiman Abda dan Dalimi, pada sidang paripurna khusus di Gedung Utama DPRA, Banda Aceh, Senin (6/8). 

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh mengajukan usulan anggaran belanja pembangunan dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) tahun 2019 kepada DPRA senilai Rp 15,7 triliun.

Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dalam pidatonya pada sidang paripurna khusus DPRA dengan agenda penyerahan dokumen KUA dan PPAS 2019, Senin (6/8) mengatakan, belanja pembangunan sebesar Rp 25,7 triliun itu untuk melaksanakan delapan program prioritas guna mewujudkan 15 program unggulan Gubernur Irwandi Yusuf dan Wakil Gubernur Nova Iriansyah.

Secara administratip, kata Nova, dokumen KUA dan PPAS 2019 itu sudah diserahkan ke Sekretariat DPRA pada 12 Juli 2018. Namun, sebelum dibahas bersama, harus diserahkan secara resmi kepada pimpinan DPRA dalam sidang paripurna.

(Baca: Plt Gubernur Aceh Ajukan Belanja Pembangunan Tahun 2019 Rp 15,7 Triliun, Ini Perinciannya  )

Dokumen KUA dan PPAS itu, kata Nova, disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Aceh (RKA) Tahun 2019, sebagaimana tertuang dalam Pearturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2019.

Delapan program prioritas 2019 meliputi penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan, pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui pengembangan kawasan strategis, peningktan ketahanan pangan dan energi, penguatan dinul Islam dan peningktan kualitas pendidikan, peningkatan investasi dan nilai tukar hasil pertanian, industri kreatif dan pariwisata, optimalisasi sumberdaya alama berkelanjutan dan penurunan risiko bencana, dan penataan reformasi birokrasi dan penguatan perdamaian.

Misalnya alokasi anggaran untuk urusan pelayanan dasar yang wajib, seperti pendidikan dialokasikan Rp 2,781 triliun, kesehatan Rp 2,228 triliun, pekerjaan umum dan tata ruang Rp 2,999 triliun, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman Rp 936,9 miliar, pengairan Rp 995,4 miliar, penanggulangan bencana alam Rp 112 miliar, sosial Rp 319 miliar dan lainnya.

(Baca: Kader Golkar, PAN, dan Demokrat Minta Plt Gubernur Aceh Bantu Tangani Anjloknya Harga Sawit)

Selanjutnya untuk anggaran urusan wajib non pelayanan dasar seperti untuk keistimewaan dan kekhususan Aceh Rp 616 miliar, perhubungan Rp 380 miliar, pendidikan dayah Rp 375,5 miliar, kebudayaan dan pariwisata Rp 258,7 miliar, kepemudaan dan olahraga Rp 230,8 miliar, keagamaan (syariat Islam, MPU dan Baitul Asyi) Rp 156 miliar, tenaga kerja Rp 140 miliar dan lainnya.

Berikutnya untuk anggaran pelayanan pilihan seperti pertanian dialokasikan Rp 679 miliar, kelautan dan perikanan Rp 382,5 miliar, peternakan Rp 152 miliar, lingkungan hidup dan kehutanan Rp 253,7 miliar, perindustrian Rp 112,9 miliar, pengembangan sumber daya manusia Rp 152,4 miliar.

Alokasi anggaran untuk pekerjaan umum dan penataan ruang, masih teratas yaitu Rp 2,99 triliun. Dikatakan Nova, dalam masa pemerintahannya semua program pembangunan jalan tembus lintas tengah dan lainnya ditargetkan bisa dituntaskan.

Sementara untuk program pendidikan yang merupkan anggaran terbesar kedua sebesar Rp 2,7 triliun direncanakan untuk pelaksanaan program bantuan pendidikan bagi anak yatim piatu sebesar Rp 237,7 miliar dengan target jumlah anak didik antara 99.051 orang lebih/tahun. Setiap anak akan mendapat Rp 2,4 juta/tahun yang diberikan dua kali dalam setahun.

Kemudian bayar honor guru non-PNS (kontrak) SMA/SMK/SLB Rp 267,5 miliar dengan jumlah guru kontrak antara 7.000-9.000 orang, baya dana BOS SMA, SMK, dan PKLK Rp 256,4 miliar.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved