Putusan Panwaslih akan Picu Penggugat Lain

Putusan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh yang memenangkan gugatan bakal calon (balon)

Putusan Panwaslih akan Picu Penggugat Lain
Logo Panwaslu 

* Puteh Syukuran Bersama Yatim

BANDA ACEH - Putusan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh yang memenangkan gugatan bakal calon (balon) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr Abdullah Puteh MSi, mendapat sorotan dari pengamat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Mereka menilai, putusan itu bakal menjadi preseden buruk bagi upaya pemberantasan korupsi di Aceh.

Sementara itu, Abdullah Puteh bersama sejumlah sahabat lamanya di Aceh kemarin melakukan syukuran dengan puluhan yatim dan yatim piatu di Panti Asuhan Penyantun Islam Seutui, Banda Aceh.

Pengamat politik dari Universitas Syiah Kuala, Dr Effendi Hasan MA menilai, putusan Panwaslih Aceh itu telah membuka ruang bagi bacaleg dari mantan narapidana (napi) korupsi lainnya yang namanya telah dicoret untuk juga menggugat keputusan KPU/KIP. “Itu sudah pasti membuka ruang bagi napi korupsi lainnya,” kata Effendi Hasan kepada Serambi, Jumat (10/8).

Sebelumnya, Panwaslih Aceh mengabulkan gugatan Abdullah Puteh terhadap keputusan KIP Aceh yang menyatakan Puteh tak memenuhi syarat (TMS) alias dicoret dari pencalonan anggota DPD RI karena melanggar Pasal 60 ayat (1) huruf j dan g Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2018 yang melarang mantan narapidana korupsi menjadi senator.

Panwaslih melalui putusannya nomor 001/PS/Bawaslu-Prov-Ac/VII/2018 yang dibacakan Ketua Majelis Sidang, Zuraida Alwi pada Kamis (9/8) meminta KIP Aceh membatalkan Berita Acara KIP Aceh Nomor 152/PL.01.4-BA/11/Prov/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD tahun 2019 dan menyatakan formulir BB.1-DPD yang dibuat atas nama Pemohon sudah memenuhi syarat (MS).

Panwaslih dalam pertimbangnya menyatakan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 42/PUU-XII/2015 dan putusan MK Nomor 51/PUU-XIV/2016 menyatakan mantan narapidana berhak mencalonkan diri dalam pemilu asalkan mau memublikasikan secara terbuka dan jujur bahwa dirinya pernah dihukum pidana.

Effendi menilai, putusan itu membawa konsekuensi lebih panjang di mana akan ada gugatan lain dari bacaleg dari mantan napi korupsi. Seperti diketahui, selain Puteh, di Aceh juga terdapat mantan napi korupsi yang mencalonkan diri sebagai calon DPR RI seperti TM Nurlif dan Mustafa A Glanggang, tapi nama keduanya telah dicoret oleh KPU. “Kebijakan Panwaslih ini sangat berlawanan dengan semangat masyarakat Aceh yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi di Aceh. Masyarakat saat ini mendambakan wakil rakyat yang bersih dari tindak pidana korupsi,” ujar Effendi yang juga Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Unsyiah.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad juga menyampaikan bahwa putusan Panwaslih Aceh yang mengabulkan gugatan Puteh telah melampaui kewenangannya.

Menurut Zulfikar, peraturan yang dikeluarkan KPU dalam PKPU terkait larangan mantan napi koruptor menjadi senator adalah kewenangan khusus dan tetap berlaku.

Menurut Zulfikar, peraturan yang dikeluarkan institusi negara seperti komisi, kepolisian, atau badan, memiliki kewenangan khusus dan berlaku layaknya hierarki peraturan yang mengatur lebih detail isi undang-undang. Karena itu, PKPU Nomor 14 Tahun 2018 yang menjadi acuan bagi KIP Aceh mencoret nama Abdullah Puteh, berlaku dan menjadi acuan pelaksanaan pemilu 2019.

Selain itu, Zulfikar juga menyampaikan bahwa putusan MK yang menjadi pertimbangan Panwaslih Aceh dalam mengambil putusan itu berlaku pada rezim sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. “Konteks dan legal standing yang digunakan Abdullah Puteh pada putusan MK yang lalu sangat berbeda dengan yang sekarang,” katanya.

Wajib dilaksanakan
Kuasa Hukum Abdullah Puteh, Imran Mahfudi MH mendesak KIP Aceh melaksanakan putusan Panwaslih Aceh. Sesuai dengan ketentuan Pasal 469 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan putusan Bawaslu (di Aceh disebut Panwaslih) bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap verifikasi partai politik peserta pemilu, penetapan DCT DPR, DPD dan DPRD dan penetapan pasangan calon presiden.

“Objek sengketa yang kami ajukan ke Panwaslih, bukanlah SK penetapan DCT DPD, sehingga sesuai dengan Pasal 469 UU Pemilu, putusan Panwaslih Aceh telah berkekuatan hukum yang tetap. Kami akan terus memantau perkembangan sikap KIP Aceh. Jika tidak melaksanakan putusan panwaslih maka kami akan laporkan KIP Aceh ke DKPP,” katanya.

Puteh syukuran
Buntut dari putusan yang mengabulkan gugatannya itu, Abdullah Puteh kemarin menggelar syukuran di Panti Asuhan Penyantun Islam Seutui, Banda Aceh, dengan makan siang bersama sekitar 60 anak yatim di panti itu. Puteh datang didampingi sejawatnya Thanthawi Ishak (mantan Sekda Aceh), Muhammad Yus atau akrab disapa Abu Yus (mantan ketua DPRA), M Sukarni, Nurdin Ahmad, dan Ilyas Hasan.

Abdullah Puteh menyatakan, kehadirannya ke panti asuhan itu sebagai wujud dari rasa syukurnya dapat mencalonkan kembali sebagai peserta Pemilu 2019 setelah gugatannya terhadap keputusan KIP Aceh dikabulkan Panwaslih Aceh.

Ia menyebut, putusan panwaslih itu sebagai bentuk penghargaan terhadap Konstitusi RI dan hak asasinya sebagai warga negara. “Ini keputusan yang penting, karena merupakan pencerahan bagi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi dan berpolitik,” ulasnya sembari menyebut putusan tersebut sudah berkekuatan final dan mengikat.

Puteh menyatakan akan memanfaatkan waktu tiga hari, sebagaimana bunyi putusan tersebut, untuk menyerahkan berkas pendaftaran kepada KIP Aceh yang selama ini tak seluruhnya diterima karena terhalang PKPU Nomor 14/2018.

Selepas makan siang bersama kemarin, Puteh menyantuni para anak yatim di panti tersebut didampingi pihak Panti Asuhan Penyantun Islam Seutui, yakni Ustaz Saifuddin dan Hj Murni Sa’ad.

Setelah itu Puteh langsung bertolak ke Langsa karena hari ini ia menjadi narasumber dalam Musda KNPI setempat.(mas/dan/mir)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved