Tunda Laksanakan Putusan Panwaslih

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh untuk menunda pelaksanaan

Tunda Laksanakan Putusan Panwaslih
MUNAWAR SYAH, Anggota KIP Aceh

* Permintaan KPU ke KIP Aceh Terkait Gugatan Abdullah

 BANDA ACEH - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh untuk menunda pelaksanaan putusan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh terhadap gugatan bakal calon anggota DPD RI, Abdullah Puteh. Permintaan itu disampaikan KPU RI melalui surat nomor 856/PY.01.1-SD/03/KPU/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018.

“KPU RI meminta KIP Aceh menunda pelaksanaan putusan Panwaslih Aceh Nomor 001/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VII/2018 sambil menunggu penjelasan dari Bawaslu RI atas pertimbangan hukum amar putusan Panwaslih Aceh,” kata anggota KIP Aceh, Munawar Syah kepada Serambi, Sabtu (11/8).

Menurutnya, penundaan pelaksanaan putusan Panwaslih itu dilakukan karena saat ini Peraturan KPU (PKPU) RI nomor 14/2018 seperti diubah dengan PKPU RI Nomor 21/2018 yang menjadi dasar hukum dalam proses pencalonan pemilu anggota DPD RI belum ada putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan PKPU itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu. 

Munawar Syah menyatakan, surat tersebut turun setelah pihaknya berkonsultasi dengan KPU menanggapi putusan Panwaslih Aceh yang membatalkan keputusan KIP Aceh yang menyatakan Abdullah Puteh tak memenuhi syarat (TMS) alias dicoret dari pencalonan anggota DPD RI karena melanggar Pasal 60 ayat (1) huruf (j) dan (g) PKPU Nomor 14 Tahun 2018 yang melarang mantan narapidana (napi) korupsi menjadi senator. Ditambahkan, pihaknya sudah menerima surat itu dan akan segera disampaikan kepada Panwaslih Aceh.

Kuasa Hukum Abdullah Puteh, Zulfikar Sawang SH, kepada Serambi, kemarin, menyampaikanm surat KPU RI tersebut merupakan bentuk penyimpangan terhadap ketentuan undang-undang. “Sudah sangat jelas berdasarkan Undang-Undang Pemilu bahwa putusan Panwaslih adalah final dan mengikat. Tidak ada lagi upaya hukum apapun terhadap putusan tersebut,” katanya.

Menurut Zulfikar, tidak ada ketentuan undang-undang yang membenarkan adanya koreksi terhadap putusan yang final dan mengikat dari proses persidangan ajudikasi. “KPU tidak perlu panik dan mencari-cari alasan yang tidak masuk akal bahkan kembali hendak mengabaikan hukum hanya demi memaksa kehendaknya,” tegasnya.

Sebelumnya, Panwaslih Aceh dalam sidang di kantornya yang dipimpin Zuraida Alwi, Kamis (9/8), mengabulkan gugatan Abdullah Puteh terhadap keputusan KIP Aceh yang menyatakan Puteh tak memenuhi syarat (TMS) alias dicoret dari pencalonan anggota DPD RI. Panwaslih melalui putusan Nomor 001/PS/Bawaslu-Prov-Ac/VII/2018 meminta KIP Aceh membatalkan Berita Acara KIP Aceh Nomor 152/PL.01.4-BA/11/Prov/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD tahun 2019 dan menyatakan formulir BB.1-DPD yang dibuat atas nama Pemohon sudah memenuhi syarat (MS).

Panwaslih dalam pertimbangnya menyatakan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 42/PUU-XII/2015 dan putusan MK Nomor 51/PUU-XIV/2016 menyatakan mantan napi berhak mencalonkan diri dalam pemilu asalkan mau mempublikasikan secara terbuka dan jujur bahwa dirinya pernah dihukum pidana.

Seperti diberitakan sebelumnya, Abdullah Puteh dalam kasusnya sudah menjalani hukuman penjara di Rutan Salemba, Jakarta, sejak 15 Juli 2004 sampai 22 Maret 2013 akibat terjerat kasus korupsi pembelian helikopter PLC Rostov jenis MI-2 senilai Rp 12,5 miliar pada tahun 2004.

Lalu, Abdullah Puteh selaku pemohon pada Senin, 10 Juli 2018 sudah mempublikasikan secara terbuka dan jujur bahwa dirinya adalah mantan terpidana. Publikasi yang dilakukan Pemohon sesuai dengan Pasal 182 huruf (g) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Putusan Panwaslih Aceh ini kemudian mendapat sorotan dari pengamat dan sejumlah LSM.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved