Amnesty International Serahkan Laporan Pelanggaran HAM ke KKR

Amnesty International, Selasa (14/8), menyerahkan dokumen pelanggaran HAM semasa konflik kepada Komisi

Amnesty International Serahkan Laporan Pelanggaran HAM ke KKR
KELUARGA korban konflik Aceh, Murtala, didampingi Puri Kencana Putri dari Amnesty International Indonesia, berbicara dalam diskusi publik peringatan 13 tahun damai Aceh, di Bin Ahmad Cafe, Tibang, Syiah Kuala, Banda Aceh, Selasa (14/8). 

BANDA ACEH - Amnesty International, Selasa (14/8), menyerahkan dokumen pelanggaran HAM semasa konflik kepada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh. Inisiatif ini dilakukan bersamaan dengan peringatan 13 tahun perjanjian damai (MoU Helsinki).

Arsip setebal ribuan halaman itu juga memuat seruan kepada Pemerintah Pusat dan Aceh agar memenuhi kewajiban internasional mengakui kebenaran dan memastikan akuntabilitas kepada korban pelanggaran HAM berat dan keluarganya.

“Kerja KKR Aceh sangat penting untuk mengumpulkan kesaksian korban agar ingatan mereka tentang pelanggaran HAM berat yang terjadi selama konflik tetap terjaga. Kita seharusnya belajar dari masa lalu untuk memastikan kejahatan seperti itu tidak akan terulang dan pengalaman kolektif ini diakui dan dijaga agar tak dilupakan,” ujar Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dalam rilis yang diterima Serambi, Selasa (14/8).

Dokumen-dokumen Amnesty International menyoroti pelanggaran HAM yang dilakukan aparat keamanan Indonesia serta pendukungnya. Termasuk pembunuhan di luar hukum (unlawful killings), penghilangan paksa dan penyiksaan. Sementara itu, pelanggaran HAM yang dilakukan GAM antara lain mencakup penyanderaan dan pembunuhan orang-orang yang diduga memiliki keterkaitan dengan pemerintah.

“Namun, 13 tahun setelah perjanjian damai bersejarah, para korban dan keluarga mereka masih menunggu janji-janji pemenuhan kebenaran, keadilan, dan reparasi penuh dari pemerintah Indonesia. Kegagalan untuk melakukannya hanya memperpanjang penderitaan mereka,” ujar Usman.

Amnesty International menyayangkan, hanya sedikit kejahatan yang telah diselidiki dan tidak ada yang disidangkan di pengadilan sipil independen. “Perdamaian tidak cukup jika tidak ada kebenaran tentang masa lalu di Aceh dan tidak ada reparasi untuk mengatasi kerugian yang diderita korban. Tuntutan korban dan anggota keluarga mereka terhadap pemerintah untuk mengakui dan memperbaiki pelanggaran HAM yang dilakukan di Aceh di masa lalu harus didengar,” tambahnya.

KKR Aceh dikatakan Usman Hamid adalah inisiatif yang harus didukung sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh agar dapat beroperasi secara efektif, sesuai dengan hukum dan standar internasional.

“Ini saatnya Pemerintah Pusat menunjukkan komitmennya dalam menyelesaikan pelanggaran HAM Aceh dengan memberikan dukungan penuh kepada KKR Aceh. Pemerintah pusat tidak boleh mencoba menghindari tanggung jawab atas apa yang terjadi di Aceh dengan menyerahkan upaya memberikan pemulihan korban yang efektif ke pemerintah daerah,” demikian Usman Hamid.(yos)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved