Tiga Toko tanpa IMB Dibongkar

Satpol PP Banda Aceh, Selasa (14/8) pagi, membongkar tiga toko yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan

Tiga Toko tanpa IMB Dibongkar
BACKHOE loader membongkar tiga toko yang tak memiliki IMB di Jalan Teuku Umar, Simpang Jam, Banda Aceh, Selasa (14/8) pagi. 

BANDA ACEH - Satpol PP Banda Aceh, Selasa (14/8) pagi, membongkar tiga toko yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), di Jalan Teuku Umar, kawasan Simpang Jam, Banda Aceh. Pembongkaran itu menggunakan satu unit buldozer.

Amatan Serambi di lokasi, kemarin, pembongkaran dimulai pukul 09.00 WIB. Toko yang dibongkar merupakan bangunan setengah jadi atau terdiri atas tiang dan dinding dan belum ada atap. Dalam waktu sekitar tiga jam, ketiga toko tersebut rata dengan tanah.

Kepala Satpol PP Banda Aceh, Muhammad Hidayat, di sela-sela kegiatan itu, menyampaikan, pembongkaran toko yang tak memiliki IMB sudah melalui prosedur. Menurutnya, Pemko Banda Aceh sudah memperingatkan pemilik toko dengan cara memanggil sampai memberitahu rencana pembongkaran tersebut.

“Lokasi bangunan itu sebenarnya merupakan wilayah yang sudah dijadikan ruang terbuka hijau (RTH). Sehingga keberadaannya bertentangan dengan Qanun Banda Aceh,” ujarnya. Selain tak memiliki IMB, menurut Hidayat, keberadaan toko itu melanggar Qanun Nomor 4 Tahun 2004 tentang Tata Bangunan dan Qanun Tata Ruang Banda Aceh.

Dijelaskan, toko itu mulai dibangun pascatsunami dan saat itu memiliki IMB. Namun, bangunan itu dibiarkan terbengkalai dalam kondisi belum siap. Sehingga, kata Hidayat, berdasarkan aturan, IMB bangunan itu otomatis tak berlaku lagi sejak tahun 2006. Saat ini, tambahnya, Pemko Banda Aceh tidak bisa lagi mengeluarkan IMB untuk ketiga toko tersebut, karena lokasi itu sudah berstatus kawasan ruang terbuka hijau (RTH).

“Sebagai solusinya, pemilik tanah tersebut dapat mengajukan surat ke Pemko Banda Aceh supaya lahan itu dapat diganti rugi atau dibebaskan. Jika tidak, di atas tanah tersebut tak bisa didirikan bangunan, karena aturannya melarang dikeluarkan izin untuk kawasan itu,” jelasnya.

Hidayat menambahkan, saat ini masih ada beberapa bangunan yang di Banda Aceh yang didirikan tanpa izin. Sehingga, katanya, satpol PP secara rutin memberikan peringatan dan membongkar bangunan yang tidak berizin itu. Kegiatan tersebut sebagai upaya menciptakan kondisi kota yang tertib dan tertata rapi.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPSP) Banda Aceh, Muchlis SH mengimbau kepada masyarakat yang ingin mendirikan bangunan--baik untuk usaha atau Pribadi--supaya mengurus izin terlebih dulu. Sehingga bangunan yang didirikan sesuai dengan aturan tata kota Banda Aceh.

“Saat ini banyak bangunan yang diurus izin saat bangunan sudah selesai atau bersamaan dengan didirikannya bangunan, itu melanggar. Jika nanti tidak sesuai aturan, bangunan tersebut dapat dibongkar,” ujarnya.

Menurut Muchlis, dalam mendirikan bangunan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pemilik. Misalnya, garis sepadan bangunan (GSB), lahan parkir, dan ketinggian. Jika pemilik mengurus izin terlebih dulu, maka saat bangunan itu didirikan dapat berpedoman pada aturan.

Saat ini, tambahnya, masih ada beberapa bangunan di Banda Aceh yang melanggar aturan dan tidak memiliki IMB. Karena itu, menurut Muchlis, pihaknya akan terus melakukan pemetaan untuk ditertibkan.(mun)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved