Agara Hapus Anggaran Cambuk

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Tenggara (Agara) menghapus anggaran untuk pelaksanaan

Agara Hapus Anggaran Cambuk
SERAMBINEWS.COM/EDDY FITRIADY
Seorang pelanggar syariat dicambuk di Masjid Jami' Kemukiman Lueng Bata, Banda Aceh, Jumat (20/4/2018). 

* Anggota DPRK Terancam Gagal Dihukum

KUTACANE - Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Tenggara (Agara) menghapus anggaran untuk pelaksanaan hukuman jinayah yang disebut juga dengan hukum pidana Islam. Akibatnya, rencana pelaksanaan hukuman cambuk terhadap anggota DPRK Agara dari Partai PDI Perjuangan terancam gagal, walau terbukti melakukan maisir (perjudian) sabung ayam.

Dua anggota DPRK Agara yang menjadi pelaku sabung ayam berinisial TG bersama dua warga lainnya, AM dan JN. Tetapi, ketiganya terancam tidak bisa dieksekusi uqubat cambuk, walau jelas-jelas melanggar Qanun Syariat Islam yang juga ditegakkan di Agara, perbatasan Sumut.

Kasi Pidum Kejaksaan Negeri (Kejari) Agara, Muhammad Sairi SH mengatakan tersangka pelaku maisir, TG oknum DPRK Agara diancam dengan hukuman cambuk 12 dan dua warga lainnya, AM sebanyak 11 kali cambuk dan JN sebanyak 8 kali cambuk.

Disebutkan, ketiganya seharusnya dihukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Agara, tetapi karena tidak ada dana, maka ditunda. Menurut dia, ketiga tersangka kasus maisir dalam penangguhan pihak Mahkamah Syariah Kutacane.

Sedangkan Kasatpol PP Agara, Zul Fahmi SSos mengatakan telah mengusulkan anggaran 2018 untuk eksekusi cambuk terhadap tersangka maisir maupun pelanggar Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016, tentang hukum jinayah. Dia mengatakan anggaran tersebut dicoreng pihak BPKD Agara dengan alasan keuangan daerah masih dalam kondisi defisit.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi A DPRK Agara dari Partai Demokrat, Supian Sekedang mengatakan telah memperjuangkan di dewan, anggaran untuk eksekusi cambuk terhadap pelanggar Qanun Syariat Islam. “Ini aneh, kenapa Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) mencoreng anggaran untuk eksekusi pelanggaran Qanun Syariat Islam,” ujarnya.

Dia menduga jangan-jangan ada permainan untuk memasukkan anggaran yang tidak mendesak pada program 2018. “Kami minta, Satpol PP mengusulkan kembali anggaran untuk hukuman jinayah pada APBK-P 2018 dan jika perlu, anggaran dapat disusul, eksekusi tetap dilanjutkan,” katanya.

Supian menyatakan program penegakan Syariat Islam harus didukung,m karena Agara juga bagian dari Aceh yang telah memberlakukan Qanuan Syariat Islam. “Kami juga mendukung visi dan misi Bupati/Wabup Agara Raidin-Bukhari untuk mewujudkan masyarakat Agara yang religius,” tambahnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, anggota DPRK Aceh Tenggara dari Partai PDI Perjuangan berinisial TG, ditangkap Satreskrim Polres Agara di Desa Lawe Perbunga, Kecamatan Babul Makmur. Diduga terlibat perjudian adu sabung ayam pada Sabtu (7/4/2018) sekitar pukul 15.00 WIB. Polisi mengamankan oknum DPRK Agara itu, juga mengamankan dua warga lainnya yang terlibat perjudian sabung ayam.(as)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved