Breaking News:

Politik jangan Rusak Perdamaian

Seorang mantan elite Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Bakhtiar Abdullah meminta masyarakat dan pemangku

Politik jangan Rusak Perdamaian
PLT Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, bersama Ketua DPRA, Tgk Muharuddin, Pangdam IM,Mayjen TNI T Abdul Hafil Fuddin, Wakapolda Aceh, Brigjen Pol Supriyanto Tarah, mantan elite GAM, Bakhtiar Abdullah, dan Ketua BRA, Tgk Amni bin Ahmad Marzuki menabuh rapa-i pada peringatan 13 tahun damai Aceh, di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Rabu (15/8).

BANDA ACEH - Seorang mantan elite Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Bakhtiar Abdullah meminta masyarakat dan pemangku kepentingan di Aceh terus merawat perdamaian yang telah memasuki tahun ke-13. Dia berharap, tidak ada sesuatu apapun yang bisa merusak perdamaian Aceh, termasuk dinamika politik saat ini.

Bakhtiar Abdullah menyampaikan seruan itu dalam sambutannya pada acara seremonial peringatan 13 tahun perjanjian damai antara Republik Indonesia (RI) dengan GAM di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Rabu (15/8). Selain Bakhtiar, Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Prof Yusni Saby PhD juga menyampaikan hal yang sama dalam tausiahnya.

“Tahun ini adalah tahun politik. Kita harus menjaga, jangan sampai kepentingan politik sesaat bisa merusak perdamaian yang telah kita raih ini,” kata Bakhtiar di hadapan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah berserta tamu undangan yang hadir pada acara tersebut.

Anggota perunding GAM dalam perjanjian damai 13 tahun silam di Helsinki itu, juga menyadari, dinamika politik di Aceh dan sensitivitas antara kelompok dan partai politik cenderung meningkat jelang tahun politik. Oleh karena itu, dia meminta kepada semua pihak, tidak mementingkan kepentingan politik di atas kepentingan lainnya, termasuk perdamaian Aceh.

“Ini tahun politik, persaingan antarcalon legislatif di Aceh harus berdasarkan kaidah akhlak, tidak mengadudomba dan harus fair, jangan sampai itu semua merusak perdamaian Aceh. Perbedaan pilihan dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden jangan sampai merusak persatuan rakyat Aceh,” kata Bakhtiar.

Dia menjelaskan, perdamaian Aceh adalah karunia tak terhingga setelah Aceh dilanda konflik berkepanjangan dan musibah mahadahsyat tsunami. Perdamain Aceh begitu berarti bagi masyarakat Aceh, karena dicapai dengan susah payah. Ke depan, perlu adanya sebuah forum bersama untuk komunikasi para pihak, sehingga perdamaian bisa dimonitor dengan baik perkembangannya, dengan melibatkan ulama dan akademisi dari kampus-kampus di Aceh. “Karena selama ini perdamaian Aceh menjadi pelajaran nyata bagi dunia,” katanya.

Kepada pemangku kepentingan di Aceh, Bakhtiar menyerukan untuk segera menyelesaikan tanggung jawab yang disepakati di dalam MoU Helsinki. “Masih adanya aturan yang belum diselesaikan, korban konflik yang masih belum mendapatkan hak mereka, KKR dan pengadilan HAM yang belum terbentuk sampai saat ini,” pungkas Bakhtiar Abdullah.

Inspirasi dunia
Guru Besar UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prof Yusni Saby PhD dalam tausiahnya mengatakan, perdamaian Aceh adalah inspirasi bagi dunia. Oleh sebab itu perdamaian harus dijaga dengan baik dan jangan ada siapapun atau kelompok tertentu yang merusaknya. “Perdamaian itu bukan kepentingan kelompok, bukan kepentingan partai, tapi ini kepentingan masyarakat Aceh secara luas,” kata Yusni.

Dia juga berharap, para pemimpin di Aceh, baik itu legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar mengisi perdamaian Aceh dengan hal-hal yang positif dan menjadi pemipin yang teladan dan jujur. “Ingatlah amanah Allah, ingat amanah bangsa ini. Semoga murka Allah menjauh dari kita semua,” harap Yusni Saby.

Pada kesempatan yang sama, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengajak seluruh masyarakat untuk merawat perdamaian Aceh yang telah berumur 13 tahun. Perdamaian Aceh, kata Nova menjadi kunci melakukan perubahan ke arah lebih positif. “Mari kita saling bahu membahu memperkuat perdamaian ini agar program-program pembangunan untuk kesejahteran rakyat berjalan lancar,” ujar Nova Iriansyah.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, peringatah perjanjian damai antara RI dengan GAM kemarin dimaksudkan untuk mengenang sejarah berakhirnya konflik berkepanjangan di Aceh yang ditandai dengan MoU di Helsinki, 15 Agustus 2005.

Peringatan perdamaian Aceh tahun ini tak ubah seperti tahun 2017 silam, ditandai dengan pemukulan rapa-i oleh unsur Forkopimda Aceh di hadapan tamu undangan. Begitu juga dengan rangkaian acara, yang sekilas persis dengan peringatan pada tahun sebelumnya, sambutan ketua panitia, Pemerintah Aceh, tausiah, santunan anak yatim, doa, dan pemutaran film dokumenter tentang konflik dan perdamaian Aceh yang juga pernah ditayangkan pada peringatan tahun lalu.

Pantauan Serambi, acara seremonial peringatan perjanjian damai ke-13 kemarin, berlangsung sederhana. Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah bersama Pangdam IM Mayjen TNI Abdul Hafil Fuddin, Wakapolda Aceh Brigjen Pol Supriyanto Tarah, Ketua DPRA, dan sejumlah anggota DPRA tampak hadir. Namun, para elite eks GAM tak terlihat di lokasi acara tersebut, kecuali Bakhtiar Abdullah dan Munawar Liza serta beberapa lainnya.

Menurut Ketua Panitia, Tgk Amni bin Ahmad, undangan yang disebar untuk acara tersebut mencapai 2.000 undangan, namun para tamu undangan yang hadir sekitar dua ratusan orang. Dalam kegiatan itu, Pemerintah Aceh juga menyantuni anak yatim dan fakir miskin. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved