PTUN Kabulkan Gugatan 2 Mantan Pejabat

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh mengabulkan gugatan dua mantan pejabat Pemkab Aceh Barat Daya

PTUN Kabulkan Gugatan 2 Mantan Pejabat
Drs Thamrin, melakukan penyematan tanda jabatan kepada sembilan camat setempat dalam acara pengukuhan dan pelantikan 520 pejabat eselon II, III dan IV . SERAMBI/ZAINUN YUSUF 

* Sempat Diberhentikan dari PNS

BLANGPIDIE - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh mengabulkan gugatan dua mantan pejabat Pemkab Aceh Barat Daya (Abdya) Drs M Hanafiah AK SH dan Drs Ihsan A Majid yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) oleh bupati setempat.

M Hanafiah, mantan Asisten Pemerintah Setdakab Abdya, diberhentikan dari PNS berdasarkan SK Bupati Abdya Nomor 97/2018 tanggal 23 Februari 2018. Sedangkan pemberhentian Ihsan A Majid, mantan Kasi Keluarga Berencana Sejahtera pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk, dan Pemberdayaan Perempuan Abdya dari PNS, berdasarkan SK Bupati Abdya Nomor 98/2018 tanggal 23 Februari 2018.

Berdasarkan data diperoleh Serambi, PTUN Banda Aceh mengabulkan gugatan M Hanafiah AK berdasarkan putusan Nomor 12/G/2018 PTUN.BNA tahun 2018 yang dibacakan 6 Agustus 2018. Majelis hakim diketuai Fandy Kurniawan Pattiraja SH MKn, Hakim Anggota Rahmad Tobrani SH dan Miftah Saad Caniago SH dengan amar putusan mengabulkan gugatan penggugat (M Hanafiah AK) untuk seluruhnya.

Menyatakan batal SK Bupati Abdya Nomor 97 tahun 2018 tanggal 23 Februari 2018 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Drs Hanafiah AK SH, NIP 19630421 198603 1 005. Mewajibkan tergugat (Bupati Abdya) untuk mencabut SK Bupati Nomor 97 tahun 2018 tanggal 23 Februari.

Mewajibkan kepada tergugat untuk merehabilitasi/mengembalikan kedudukan atau jabatan penggugat seperti semula atau yang setara. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 206.000.

Selanjutnya majelis hakim PTUN Banda Aceh diketuai Azzahrawi SH, hakim anggota Fandy Kurniawan Pattiraja SH MKn dan Miftah Saad Caniago SH dalam putusannya juga mengabulkan gugatan Ihsan A Majid dengan putusan Nomor 9/G/2018/PTUN.BNA Tahun 2018 yang dibacakan 6 Agustus 2018.

Dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat (Ihsan A Majid) untuk seluruhnya, menyatakan batal SK Bupati Abdya Nomor 98/2018 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Ihsan A Majid.

Mewajibkan tergugat (Bupati Abdya) mencabut SK Bupati Abdya Nomor 98 tahun 2018 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Drs Ihsan A Majid, NIP 19671119 199203 1 007 tanggal 23 Februari 2018. Mewajibkan kepada tergugat untuk merehabilitasi kedudukan penggugat sebagai PNS pada Pemkab Abdya seperti semula.

Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 237.000. Seperti diberitakan sebelumnya, pemberhentian Ihsan A Majid sebagai PNS setelah Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BNK RI) memblokir data PNS yang bersangkutan (data base) sekitar Februari 2017.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved