Opini

Otonomi Kesehatan Mengapa tidak?

AKHIR-AKHIR ini terus bergulir keluhan baik yang disampaikan oleh dokter maupun pasien atau pengguna jasa layanan

Otonomi Kesehatan  Mengapa tidak?
id.wikipedia
Logo BPJS Kesehatan 

Dalam Pasal 35 Perpres No.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Perpres No.19 Tahun 2016 dan terakhir dengan Perpres No.28 Tahun 2016 yang bunyinya, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program jaminan kesehatan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan kesempatan kepada swasta untuk berperan serta memenuhi ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.”

Sejatinya, jaminan pelayanan kesehatan penting kiranya untuk direformasi dari sentralisasi sistem menjadi desentralisasi sistem. Ini akan menjadi solusi jitu untuk beragam persoalan layanan kesehatan di Indonesia.

dr. Purnama Setia Budi, Sp.OG., Ketua Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) Wilayah Aceh, Dewan Penasihat Lembaga Bantuan Hukum Dokter Indonesia (LBHDI). Email: poer.junior@gmail.com

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved