Ombudsman Minta Prodi Beri Penjelasan

Ombudsman RI Perwakilan Aceh meminta para Kepala Program Studi Strata Dua (Prodi S2) di Universitas Syiah Kuala

Ombudsman Minta Prodi Beri Penjelasan
TAQWADDIN HUSIN,Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh

* Terkait Protes SPP Mahasiswa S2 Unsyiah

BANDA ACEH - Ombudsman RI Perwakilan Aceh meminta para Kepala Program Studi Strata Dua (Prodi S2) di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) untuk memberi penjelasan kepada mahasiswa, terkait kebijakan Rektor tentang biaya SPP. Untuk diketahui, pemberlakuan biaya SPP ‘full’ bagi mahasiswa semester 5 ke atas, biaya bimbingan tesis sebesar Rp 3 juta, serta kenaikan uang sidang, telah memantik protes puluhan mahasiswa S2 Unsyiah.

Hal itu disampaikan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr H Taqwaddin Husin SH SE MS, kepada Serambi, Sabtu (25/8). Dikatakan, pihaknya sudah membahas masalah itu dengan pimpinan Unsyiah yakni Warek Akademik, Prof Dr Ir Marwan, Warek Kemahasiswaan, Dr Alfiansyah, dan Karo Keuangan, TM Daud, Senin (20/8) di Ruang Wakil Rektor Unsyiah.

Kepada Ombudsman, pimpinan Unsyiah menjelaskan bahwa penyesuaian besaran SPP tergantung pada kebutuhan dan usulan dari Prodi tiap magister, sehingga ada yang dinaikkan dan adapula yang tetap. Hal serupa juga berlaku pada biaya bimbingan dan biaya ujian tesis, yang mengacu pada kebutuhan dan kebijakan masing-masing prodi.

“Kami hanya mengawasi masalah pelayanan publik. Yang penting menurut kami, semua mahasiswa harus dilayani dengan baik oleh Unsyiah selaku penyelenggara pelayanan, termasuk pelayanan atas tranparansi informasi. Soal berapa besaran ideal SPP, tidak menjadi kewenangan kami,” ujar Taqwaddin.

Untuk itu, dia menyarankan para kepala Prodi untuk memberi penjelasan yang tepat terkait masalah SPP tersebut, sehingga menjadi jelas bagi mahasiswa. “Jika pun ada mahasiswa yang keberatan, bisa langsung mempertanyakan pada pihak prodi, karena kebutuhan biaya masing-masing prodi berbeda,” jelas dia.

Taqwaddin juga mengusulkan agar Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) sektor pendidikan bisa lebih banyak diberikan dalam bentuk beasiswa ke luar dan dalam negeri. Sehingga, setiap orang Aceh yang lulus seleksi dan menjadi mahasiswa S2 dan S3 di universitas tertentu, layak diberi beasiswa. “Beasiswa ini bukan diberikan kepada universitas, tetapi kepada mahasiswa,” timpalnya.

Sementara itu, RM Teguh Prawira Atmaja selaku perwakilan mahasiswa S2 Unsyiah yang melapor ke Ombudsman beberapa waktu lalu, mengapresiasi usaha Ombudsman yang sudah menjembatani persoalan tersebut. “Berkat campur tangan Ombudsman RI dalam persoalan ini, akhirnya mahasiswa cukup membayar uang SPP tunggal tanpa pungutan biaya lainnya,” ujar Teguh.

Namun lanjut dia, apabila ada prodi yang melakukan pungutan uang bimbingan dan ujian tesis, maka tuntutan mahasiswa tersebut bisa dilakukan melalui prodi masing-masing. “Terkait hal ini saya sudah mengonfirmasi prodi saya, bahwa prodi kami memberlakukan aturan pembayaran SPP tunggal tanpa pungutan biaya bimbingan dan uang sidang,” jelas mahasiswa S2 Magister Ilmu Kebencanaan itu.

Setelah berdiskusi dengan pimpinan fakultas dan koordinator prodi mengenai SK Rektor yang mengutip biaya ujian tesis dan bimbingan tesis, kata Teguh, pihak rektorat memutuskan bahwa mahasiswa dikenakan biaya tunggal yaitu SPP dari pertama sampai menyelesaikan studi penuh (tidak ada pemotongan). Kedua, mahasiswa tidak boleh mengambil mata kuliah (MK) tesis sebelum lulus semua mata kuliah, atau dengan kata lain MK tesis tetap harus diambil dan dilaksanakan minimal pada semester 4.(fit)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved