KPK Tangkap Ketua PN Medan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan

KPK Tangkap Ketua PN Medan
Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan Marsudin Nainggolan (kiri) berjalan usai menjalani pemeriksaan KPK di Gedung Kejaksaan Tinggi Sumut, Medan, Sumatera Utara, Selasa (28/8). KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Ketua PN Medan Marsudin Nainggolan, Wakil Ketua PN Medan Wahyu Prasetyo Wibowo, Hakim Karier Sontan Merauke Sinaga, Hakim Adhock Tipikor Merry Purba, dua Panitera Pengganti Elfandi, Oloan Sirait serta dua orang pihak swasta terkait dugaan penanganan tindak pidana korupsi. ANTARA/Irsan Mulyadi 

* Bersama Wakil dan Sejumlah Hakim

MEDAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (28/8) pagi, karena diduga terlibat memanipulasi vonis terdakwa kasus penjualan aset negara, Tamin Sukardi. Tim KPK juga menyita uang dolar Singapura yang jumlahnya belum disebutkan.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Gedung B Pengadilan Negeri (PN) Medan itu, KPK tidak hanya menangkap ketua dan wakil ketua PN setempat, tapi juga mengamankan enam orang lainnya.

Humas PN Medan, Erintuah Damanik memastikan dari delapan orang yang diamankan itu terdapat Ketua PN Medan Marsudin Nainggolan,

Wakil Ketua PN Medan Wahyu Prasetyo Wibowo, hakim ad-hoc Tipikor, Sontan Meraoke Sinaga dan Merry Purba, serta dua panitera, Elpandi dan Oloan Sirait. Dua lagi orang swasta, tapi namanya belum disebutkan.

Menurut Erintuah, OTT itu berlangsung pukul 08.40 WIB. Tim KPK langsung memeriksa seluruh ruang kerja pihak-pihak yang diamankan. Sejauh ini dia mengaku belum mendapat konfirmasi terkait kasus apa penangkapan itu. “Saya tidak tahu terkait kasus apa,” kata Erintuah.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Basariah Panjaitan, menyebut delapan orang yang diamankan itu terdiri atas hakim, panitera, dan pihak lain (swasta).“Terkait penanganan kasus tindak pidana korupsilah,” kata dia menyebut alasan KPK menangkap para tersangka.

Sejumlah pihak mengaitkan penangkapan ini dengan vonis atas Tamin Sukardi yang diputus sehari sebelumnya. Tamin dijatuhi hukuman enam tahun penjara, denda Rp 500 juta, dan diwajibkan membayar uang pengganti Rp 132,4 miliar terkait penjualan lahan negara yang belum dihapusbukukan oleh PTPN II. Putusan ini lebih dari rendah dari tuntutan JPU selama sepuluh tahun penjara.

Majelis hakim yang menyidang kasus ini adalah Wahyu Prasetyo Wibowo (Wakil Ketua PN Medan) sebagai hakim ketua, sedangkan hakim anggotanya adalah Sontan Meraoke dan Merry Purba.

Dalam putusannya, majelis hakim tidak seluruhnya sependapat atau ada yang mengajukan dissenting opinion. Wahyu Prasetyo Wibowo dan Sontan Meraoke Sinaga sepakat menyatakan Tamin Sukardi terbukti melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sesuai dakwaan primair.

Sedangkan hakim anggota Merry Purba berpendapat dakwaan tidak terbukti. Salah satu alasannya, objek yang dijual Tamin bukan lagi milik negara karena sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Tamin sendiri sekira pukul 15.25 WIB ikut diamankan KPK untuk diperiksa bersama pelaku lain di Gedung Kejati Sumut. Ada satu hal yang menarik perhatian jurnalis, Tamin terlihat cukup bugar karena bisa berjalan sendiri menyusuri tangga menuju lantai dua. Padahal, selama proses persidangan, pria ini menunjukkan gelagat tidak sehat dan selalu duduk di kursi roda.

KY prihatin
Komisi Yudusial cukup prihatin dengan OTT yang menjerat para penegak hukum itu. Pasalnya, kasus serupa pernah menjerat Ketua PTUN Medan dan pengacara kondang OC Kaligis.

Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, KY sejak tiga tahun lalu terus mengingatkan agar penegak hukum di Sumatera Utara memperhatikan aspek integritas agar tidak dipandang bobrok oleh masyarakat.

“Hakim ini profesi mulia, seharusnya hakim sadar dan senantiasa menjaga kewibawaannya,” kata Juru Bicara KY, Farid Wajdi. (mad)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved