Panwaslih Desak KIP Jalankan Putusan Kasus Abdullah Puteh

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh meminta Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh

Panwaslih Desak KIP Jalankan Putusan Kasus Abdullah Puteh
SERAMBITV.COM
Abdullah Puteh 

BANDA ACEH - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh meminta Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh untuk segera menjalankan putusan kasus Abdullah Puteh yang telah dibacakan dalam sidang ajudikasi yang digelar Panwaslih Aceh, Kamis (9/8) lalu.

“Kita meminta KIP untuk segera melaksanakan perintah putusan itu. Kita juga telah berkoordinasi dengan pemohon (Abdullah Puteh) terkait hasil koreksi yang disampaikan Bawaslu RI kepada penyelenggara (KPU/KIP) beberapa waktu lalu,” kata Anggota Panwaslih Aceh, Zuraida Alwi saat diwawancarai Serambi, kemarin.

Sebagaimana diketahui, Panwaslih Aceh dalam sidang ajudikasi—kasus dicoretnya nama Abdullah Puteh dari list calon anggota DPD RI asal Aceh—beberapa waktu lalu telah membacakan Putusan Nomor 001/PS/Bawaslu-Prov-Ac/VII/2018. Intinya, Abdullah Puteh yang dicoret namanya oleh KIP Aceh, bisa mencalonkan diri kembali, KIP harus memproses kembali pendaftarannya sebagai anggota DPD RI asal Aceh.

Namun, hingga tiga hari sejak putusan itu dibacakan oleh Ketua Majelis Sidang, Zuraida Alwi saat itu, KIP Aceh ternyata tidak menjalankan putusan tersebut. Nama Abdullah Puteh bahkan tak disebut dalam rapat pleno di Hermes Palace, Banda Aceh, Sabtu 18 Agustus lalu.

Usut-usut punya usut, KIP Aceh ternyata tidak menjalankan putusan itu, karena diminta KPU RI melalui surat untuk menunda pelaksanaannya hingga ada penjelasan atau koreksi hukum dari Bawaslu RI. “KIP Aceh diminta untuk menunda pelaksanaan putusan Panwaslih oleh KPU RI sampai ada penjelasan dari Bawaslu RI terkait kasus Pak Abdullah Puteh,” kata Komisioner KIP Aceh, Munawarsyah kepada Serambi beberapa waktu lalu.

Zuraida mengatakan, pihaknya juga mengetahui permintaan KPU RI itu kepada KIP Aceh. Tapi dia menjelaskan, sebenarnya KPU RI tidak berhak untuk meminta koreksi kepada Bawaslu RI dalam kasus yang telah ada ketetapan tersebut.

“Dalam Perbawaslu, koreksi itu tidak diperkenankan untuk pihak termohon (KPU RI), permintaan koreksi itu hanya boleh dilakukan oleh pemohon (Abdullah Puteh). Ketika pemohon merasa berat dengan putusan kita, maka dia bisa mengajukan koreksi ke level yang lebih tinggi,” kata Zuraida.

Oleh karena itu, Panwaslih Aceh meminta KIP Aceh untuk segera menjalankan putusan tersebut dengan kembali memproses pendaftaran Abdullah Puteh sebagai salah satu calon anggota DPD RI dari Aceh. “Bagi kita, di undang-undang itu tegas sekali mengatakan, putusan Panwaslih itu wajib ditindaklanjuti tiga hari setelah dibacakan,” kata Zuraida.

Panwaslih Aceh dalam hal ini juga terus berkoordinasi dengan pihak pemohon (Abdullah Puteh), karena Puteh adalah pihak yang paling dirugikan dengan dicoretnya namanya dari daftar calon anggota DPD.

Diketahui, KIP Aceh awalnya mencoret nama Abdullah Puteh dari daftar bakal calon DPR RI asal Aceh, karena dirinya melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang koruptor menjadi calon senator. Tak diterima dicoret, Puteh melaporkan KIP Aceh ke Panwaslih Aceh, dan Panwaslih Aceh mengabulkan permohonannya dalam sidang ajudikasi.

Sayangnya, putusan itu tak dijalankan KIP Aceh. Akhirnya, Puteh resmi melapor 14 komisioner KIP Aceh dan KPU RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) pada Senin (27/8) lalu. “Pak Abdullah Puteh sudah naik ke DKPP, kita berharap DKPP objektif dalam hal ini,” pungkas Anggota Panwaslih Aceh, Zuraida Alwi.

Sedangkan, Komisioner KIP Aceh, Munawarsyah yang dikonfirmasi mengatakan, hingga kemarin, KIP Aceh terus berkoordinasi dengan KPU RI terkait kasus Abdullah Puteh tersebut. Dan, hasil koordinasi terhadap putusan itu KIP Aceh masih memegang surat KPU RI yang meminta KIP Aceh menunda pelaksanaan putusan Panwaslih Aceh tersebut.

“Sampai hari ini, KIP Aceh sudah berkoordinasi dengan KPU RI bahwa terhadap putusan Panwaslih, KIP Aceh masih memegang surat ketentuan KPU itu, yang meminta kita menunda pelaksanaan putusan Panwaslih Aceh terkait kasus Pak Abdullah Puteh,” kata Munawarsyah.

Dia tambahkan, sampai saat ini, KPU tetap menyampaikan kepada KIP Aceh untuk tetap berpedoman pada peraturan PKPU. “Meski Bawaslu sudah memberikan jawaban terkait itu. Direncanakan juga, tanggal 31 Agustus KPU RI akan melaksanakan pleno penyusunan penetapan DCS untuk DPD seluruh Indonesia,” pungkasnya.

Abdullah Puteh yang dua hari lalu berada di Cirebon menghubungi Serambi  via telepon untuk menyampaikan keluhannya atas sikap ngotot KPU RI, padahal putusan Panwaslih Aceh itu bersifat final dan mengingat. Ia berharap, DKPP segera bersidang untuk membahas kasus tersebut dan mengabulkan permohonannya agar DKPP menindak KPU RI dan KIP Aceh karena tidak mengindahkan putusan Panwaslih Aceh.(dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved