KIP Tetap Tunda Laksanakan Putusan Kasus Abdullah Puteh

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh akan tetap menunda pelaksanaan putusan Panwaslih Aceh

KIP Tetap Tunda Laksanakan Putusan Kasus Abdullah Puteh
ist
Abdullah Puteh mendaftar ke KIP Aceh, Selasa (10/7/2018). 

BANDA ACEH - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh akan tetap menunda pelaksanaan putusan Panwaslih Aceh terhadap kasus Abdullah Puteh, bacaleg DPD RI hingga keluar hasil uji materi Mahkamah Agung (MA) RI terhadap PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Itu berarti bahwa untuk saat ini, nama Abdullah Puteh tetap tak bisa dimasukkan kembali dalam daftar calon DPD RI asal Aceh.

Hal itu ditegaskan anggota KIP Aceh, Munawarsyah, sesuai surat dari KPU RI Nomor 991/PL.oi.4-SD/06/KPU/Vlll/2018 tanggal 29 Agustus 2018. “Iya, kita terima surat itu pada 29 Agustus 2018 tentang pelaksanan putusan Bawaslu mengenai mantan terpidana korupsi. KPU RI tetap meminta KIP Aceh menunda putusan tersebut,” kata Munawarsyah kepada Serambi, kemarin.

Seperti diberitakan sebelumnya, Panwaslih Aceh dalam sidang ajudikasi--kasus dicoretnya nama Abdullah Puteh dari list calon anggota DPD RI asal Aceh--beberapa waktu lalu membacakan Putusan Nomor 001/PS/Bawaslu-Prov-Ac/VII/2018. Inti dari putusan itu, Abdullah Puteh yang dicoret namanya oleh KIP Aceh, bisa mencalonkan diri kembali. Karena itu, KIP harus memproses kembali pendaftaran Abdullah Puteh sebagai anggota DPD RI asal Aceh.

Namun, hingga tiga hari sejak putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Sidang, Zuraida Alwi saat itu, KIP Aceh ternyata tidak menjalankan putusan itu. Nama Abdullah Puteh bahkan tak disebutkan dalam rapat pleno di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Sabtu 18 Agustus 2018. KIP tidak menjalankan putusan itu karena diminta KPU RI untuk menundanya.

Dalam surat KPU RI tanggal 29 Agustus 2018 ke KIP Aceh disebutkan bahwa sehubungan putusan Panwaslih Aceh menerima gugatan Abdullah Puteh dan meminta KIP Aceh untuk memasukkan kembali yang bersangkutan sebagai calon DPD, KPU telah memerintahkan KIP Aceh beberapa hal.

Pertama, pencalonan pemilihan umum anggota DPD dilaksanakan berdasarkan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 182 huruf (p), Pasal 183 dan Pasal 266 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kedua, berkenaan putusan Panwaslih Aceh terkait dengan mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri dalam pemilu anggota DPD, KlP Aceh tetap memedomani PKPU Nomor 20 2018 dan PKPU Nomor 26 atas perubahan PKPU nomor 14, yaitu larangan bagi partai politik untuk mencalonkan mantan terpidana korupsi dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Mengingat aturan itu hingga kini masih berlaku serta belum ada putusan hukum berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kedua PKPU tersebut bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka KIP Aceh diminta untuk menunda pelaksanaan putusan Panwaslih Aceh.(dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved