Mabes Polri akan Turunkan Tim

Anggota Komisi III DPR RI, M Nasir Djamil MSi mengatakan ia sudah mendapat informasi dari Wakapolri

Mabes Polri akan Turunkan Tim
IST
Nasir Djamil 

* Aktivis HAM Ungkap Kejanggalan

BANDA ACEH - Anggota Komisi III DPR RI, M Nasir Djamil MSi mengatakan ia sudah mendapat informasi dari Wakapolri, Komjen Pol Ari Dono Sukmanto bahwa Mabes Polri akan segera menurunkan tim Propam untuk menyelidiki kasus salah tangkap di Polres Aceh Utara yang merupakan bagian dari kasus tertembaknya Bripka Anumerta Faisal.

Sebelumnya, kata Nasir Djamil, ia sudah melaporkan peristiwa salah tangkap itu kepada Wakapolri didukung berita dari berbagai media. Tujuannya supaya Wakapolri mengetahui duduk masalah yang terjadi di Aceh Utara itu.

Hal tersebut disampaikan Nasir Djamil saat menjadi narasumber dalam Talkshow Cakrawala Radio Serambi FM, Senin (3/9) pagi. Dalam talkshow yang membedah Salam (Editorial) Serambi Indonesia dengan tema “Kasus Salah Tangkap, Cukupkah Minta Maaf?” itu juga menghadirkan Redaktur Pelaksana Serambi Indonesia, Yarmen Dinamika sebagai narasumber internal.

Menurut Nasir, meskipun polisi sudah meminta maaf atas kejadian salah tangkap itu dan permintaan maaf itu diterima, tapi proses penyelidikan tetap harus berjalan, sehingga ia minta Propam supaya segera bertindak. Apalagi korban salah tangkap itu juga diduga mengalami kekerasan.

“Sebenarnya salah tangkap saja nggak boleh, apalagi salah tangkap yang diikuti dengan kekerasan. Itu menjadi sesuatu yang di luar mekanisme dan prosedur,” ujar Nasir Djamil.

Ia ingatkan bahwa dalam bertindak di lapangan polisi yang memiliki fungsi mengayomi dan melindungi juga memiliki aturan dan mekanisme. Namun, kata Nasir, dalam faktanya di lapangan jargon itu seperti tak berlaku dalam kasus salah tangkap di Aceh Utara, sehingga sangat disayangkan. Apalagi salah tangkapnya bukan satu orang, tapi sampai tiga orang.

Atas dasar itu, Nasir Djamil dari Komisi III DPR RI yang membidangi hukum dan HAM, serta mitra polisi, meminta Propam segera mengusut kasus tersebut dan mengevaluasi Kapolres Aceh Utara.

Nasir juga mempertanyakan prosedur tindakan oleh polisi, karena dalam kasus di Pantai Bantayan itu Bripka Anumerta Faisal datang sendiri pada dini hari untuk menyediliki kelompok bersenjata. “Padahal tindakan itu sangat berisiko, tapi mengapa dia dibiarkan datang sendiri ke lokasi tanpa tenaga back-up ,” ujar Nasir.

Ia tambahkan, dengan ada penyelidikan terhadap kasus itu, maka hasilnya dapat dijadikan bahan evaluasi di internal kepolisian nantinya.

Sementara itu, narasumber lainnya dalam talkshow radio kemarin, Direktur Koalisi NGO HAM, Zulfikar Muhammad mengatakan, pihaknya sudah turun ke lapangan untuk menyelidiki dan mendalami kasus itu, karena ada kerancuan (ketidakteraturan) informasi yang disampaikan Kapolres Aceh Utara saat konferensi pers di Lhosukon.

Zulfikar menyebutkan beberapa kejanggalan itu setelah ia bersama tim turun ke lapangan untuk melakukan investigasi. Pertama, polisi mengatakan mendapat informasi bahwa ada senjata AK-56 di dalam perahu yang sudah diamankan warga pantai Bantayan, Kecamatan Seunuddon, Aceh Utara. “Seharusnya jika begitu informasinya, itu menjadi wewenang Sat Intelkam menjemput senjata, sedangkan jika terkait narkoba maka hal itu menjadi tugas Sat Narkoba, bukan Sat Reskrim. Untuk diketahui Bripka Faisal datang atas perintah Sat Reskrim,” ujarnya.

Kedua, senpi AK-56 milik Faisal disebutkan jatuh di Kuala Jambo Aye dan kelompok bersenjata juga informasinya membawa AK-56. Maka, kata Zulfikar, seharusnya ada dua senjata AK-56 yang ditampilkan saat konferensi pers.

Kemudian, kejanggalan informasi yang lain bahwa dua pelaku lari ke barat dan lima lari ke arah timur, yaitu ke Madat dan menumpang tiga ojek (RBT). “Logikanya kalau lima orang menaiki tiga RBT tentu tidak muat, kecuali ada keterangan dari penarik RBT yang mengatakan mereka naik lebih satu orang dalam satu RBT,” tukas Zulfikar.

Ia juga merasa aneh kenapa saat Bripka Faisal dinyatakan meninggal, penyebabnya disebutkan karena ditikam. Tapi tiga hari kemudian pihak Polres Aceh Utara menyebutkan kematian Faisal karena ditembak pelaku. “Masa sih putra terbaik bangsa meninggal karena dibunuh, tapi tak ada visum et repertum-nya? Seharusnya, Kapolres Aceh Utara menyebutkan indikasi penyebab kematian itu berdasarkan visum dokter, bukan versi lain, sehingga tidak membingungkan publik,” ujar Zulfikar sembari berharap Propam Polda perlu segera mengusut berbagai kejanggalan itu. (mun)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved