Pemko Godok HET LPG 3 Kg

Pemko Subulussalam menggodok harga eceran tertinggi (HET) LPG bersubsidi 3 kilogram

Pemko Godok HET LPG 3 Kg
Warga antrean membeli elpiji 3 kg di sebuah pangkalan di Jalan T Umar, Meulaboh, Aceh Barat 

* Harga Paling Tinggi Rp 21.000/Tabung

SUBULUSSALAM - Pemko Subulussalam menggodok harga eceran tertinggi (HET) LPG bersubsidi 3 kilogram. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM Kota Subulussalam Masri kepada Serambi, Senin (3/9) mengatakan upaya itu dilakukan Pemko terkait tidak stabilnya harga LPG 3 kilogram di Kota Subulussalam.

Masri menyebutkan pihaknya sudah menggelar rapat dengan sejumlah unsur seperti Organda dan Dinas Perhubungan yang dikoordinir Asisten II Bidang Ekonomi Setdako Subulussalam terkait harga LPG 3 kilogram.

Menurut Masri, sesuai rapat dan berdasarkan perhitungan usulan harga eceran tertinggi LPG 3 kg di Subulussalam dibagi dua zona dengan selisih harga Rp 1.000. Zona tersebut, kata Masri, yakni Simpang Kiri dan Penanggalan dianggap satu wilayah dengan harga LPG 3 kg di Pangkalan paling tinggi Rp 20.000 per tabung.

Lalu zona dua Kecamatan Sultan Daulat, Rundeng dan Longkib dengan harga paling tinggi Rp 21.000 per tabung atau naik Rp 1.000 dari zona satu karena faktor wilayah dan mempertimbangkan biaya angkutan. Masri mengatakan pihaknya segera menggelar rapat kembali dengan pihak terkait termasuk PT Pertamina (Persero) selaku pemasok LPG 3 kg.

Nantinya, kata Masri, HET ini akan diputuskan dengan menghadirkan semua pihak termasuk pangkalan. Setelah itu, lanjut Masri, harga tidak boleh dinaikkan oleh pihak pangkalan. Di samping itu, Masri juga menyatakan sesuai aturan pendistribusian LPG bersubsidi ke konsumen harus melalui pangkalan.

Adapun pengecer, tidak dibenarkan mendistribusi, dan jika terjadi maka perlu dipertanyakan dari mana sumber gas diperoleh. Sebab sesuai aturan alur distribusi gas dari Pertamina ke agen lalu ke pangkalan dan terakhir konsumen tanpa ada pengecer.(lid)

Selain menetapkan HET, Pemko juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) LPG 3 kilogram. ”Selain HET, kita juga langsung membentuk Satgas LPG bersubsidi ini karena kalau tanpa Satgas ini tidak bisa dilakukan pengawasan,” ujar Masri.

Dikatakan, jika sudah ditetapkan HET, maka dibentuk Satgas untuk mengawasi. Sebab, Disprindag Subulussalam tidak dapat mengawasi atau menindak jika terjadi penyalahgunaan LPG bersubsidi.

“Kalau tidak ada Satgas ini akan jadi problem juga, kami tidak berani menangkap atau menindak jika ada penyimpangan, satgaslah yang nanti berwenang,” tambah Masri. Masri juga menyatakan Satgas LPG mengawasi jangan sampai ada barang yang dibawa keluar Subulussalam atau wilayah terkait.

Menurutnya kuota gas 3 kilogram di Kota Subulussalam dipasok dua agen sebanyak 1.680 tabung per pasokan atau per hari kecuali tanggal merah.(lid)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved