Presiden Jokowi Teken Perpres Atur Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan, Begini Aturannya

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden tentang Tata Pakaian Pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi.

Presiden Jokowi Teken Perpres Atur Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan, Begini Aturannya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenakan pakaian adat Batak Toba (Samosir) dalam kunjungan kerja ke Sumatera Utara, Senin (22/8/2016).(Sekreatariat Kabinet) 

Pakaian dinas sebagaimana dimaksud, menurut perpres ini, berupa pakaian dinas upacara bagi TNI dan Polri, serta pakaian dinas yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga.

Adapun pakaian kebesaran berupa pakaian khusus yang digunakan pada upacara resmi, kenegaraan atau adat.

Untuk pakaian nasional, perpres itu menyebutkan berupa pakaian yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang dapat digunakan pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh panitia negara/kesekretariatan kementerian/kesekretariatan lembaga negara.

Untuk pakai sipil harian atau seragam resmi, menurut perpres ini, ditetapkan oleh kementerian/lembaga.

"Jenis pakaian lain yang dapat digunakan dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi yaitu Pakaian Sipil Nasional (PSN), berupa: jas beskap tertutup dan memakai saku, celana panjang berwarna sama dengan jas, sarung fantasi, dan peci nasional," bunyi pasal 5 perpres itu.

Baca: Lubang Misterius di Area Sawah Hebohkan Warga Sukabumi, Ini Penjelasan Kepala PVMBG

Baca: Polisi Segera Rekonstruksi Pembunuhan Bripka Faisal

Perpres itu menegaskan pakaian yang digunakan pada Upacara Bendera dalam Acara Kenegaraan terdiri atas: a. PSL; b. pakaian dinas; c. pakaian kebesaran; dan/atau d. pakaian nasional.

"Pakaian sebagaimana dimaksud berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat, dan diatur oleh Panitia Negara," bunyi pasal 6 ayat (2,3) perpres itu.

Sedangkan pakaian yang digunakan dalam Upacara Bukan Upacara Bendera dalam Acara Kenegaraan, menurut perpres ini, terdiri atas: a. PSL; b. PSN; c. pakaian dinas; dan/atau d. pakaian nasional.

"Pakaian sebagaimana dimaksud berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat, dan diatur oleh Panitia Negara," bunyi pasal 7 ayat (2,3) perpres ini.

Pakaian yang digunakan pada Upacara Bukan Upacara Bendera dalam Acara Resmi, menurut perpres ini, terdiri atas: a. PSL; b. pakaian dinas; c. pakaian kebesaran; d. pakaian nasional; e. pakaian sipil harian atau seragam resmi; dan/atau f. pakaian lainnya yang telah ditentukan.

Halaman
123
Editor: faisal
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved