Opini

Quo Vadis DPT Aceh 2019

KOMISI Independen Pemilihan (KIP) Aceh, pada 31 Agustus 2018 sudah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Aceh

Quo Vadis DPT Aceh 2019
Tribunnews.com
Ilustrasi 

Oleh Asqalani

KOMISI Independen Pemilihan (KIP) Aceh, pada 31 Agustus 2018 sudah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Aceh untuk Pemilu 2019 berjumlah 3.453.990 pemilih, dengan rincian 1.699.593 pemilih laki-laki dan 1.754.397 pemilih perempuan (Serambi, 1/9/2018). Di lihat dari sisi ketepatan waktu penetapan daftar pemilih sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 2017, PKPU No.11 Tahun 2018, dan PKPU No.5 Tahun 2018, maka sepatutnya KIP Aceh mendapatkan apresiasi atas penyelesaian tugasnya, karena mampu menetapkan DPT tepat waktu.

Wajah pemilu Indonesia, termasuk di Aceh, dari satu pemilu ke pemilu berikutnya menyangkut daftar pemilih sering dipersoalkan. Peserta pemilu/partai politik (parpol) acap kali menjadikan daftar pemilih sebagai komiditi senjata politis untuk menyasar kelemahan penyelenggara pemilu demi meraih kemenangan kontestasi, sehingga penyelenggara pemilu tersudutkan. Jadi korban akibat jajaran penyelenggara pemilu pada tingkat paling bawah sering tidak hati-hati atau tidak cermat dalam memutakhirkan data dan daftar pemilih. Mulai dari adanya daftar pemilih ganda, fiktif, pindah domisili, peralihan status sipil ke militer bahkan yang sudah meninggal dunia masih terdaftar dalam daftar pemilih. Ini beberapa persoalan yang sering muncul dalam tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih, sejauh mana fasilitasi daftar pemilih dapat mengakomodasi jaminan bahwa setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk memilih, terdaftar dalam DPT maupun daftar pemilih tambahan.

Penetapan DPT Aceh
Keputusan KIP Aceh yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka No.309/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 merupakan produk hukum yang dihasilkan KIP Aceh berdasarkan kewenangannya, sekaligus justifikasi penerapan azas dan prinsip penyelenggaraan pemilu, yaitu azas kepastian hukum bagi pelaksanaan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih sehingga diterima oleh semua pihak. Meskipun tak tertutup kemungkinan nanti ditemukan cela autentifikasi validitas data yang perlu dikoreksi, karena ada masukan dan tanggapan masyarakat.

Standar pemilu modern yang dikeluarkan oleh International IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Asistance) menyebutkan, satu ciri pemilu di negara demokratis adalah tersedianya daftar pemilih yang valid dan up to date, penyelenggara pemilu dapat melayani warga negara secara sungguh-sungguh guna mendapatkan hak konstitusionalnya, yaitu terdaftar dalam daftar pemilih secara akurat berdasarkan fakta yang sebenarnya.

Yoyoh Rahaniah dan Efriza dalam bukunya Pengantar Ilmu Politik menyebutkan, Teori Kedaulatan Rakyat hakikatnya adalah pemimpin negara dipilih dari, oleh dan untuk rakyat, kerena rakyatlah yang memiliki kedaulatan tertinggi dalam negara. Dengan demikian, pemilu merupakan sarana paling kuat bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam sistem demokrasi perwakilan modren. Jika sistem pemilunya tidak dapat menjamin warga negara terlindungi hak pilihnya, maka pemilu bisa menjadi kegiatan yang hampir tidak memiliki makna.

Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam tata kelola pemilu, sama halnya menghadirkan aturan dan petunjuk pelaksanaanya melalui regulasi yang lebih teknis dan spesifik di seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, termasuk pada tahapan krusial (istilah pengawas pemilu; titik rawan) pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, sehingga pada pelaksanaannya parameter yang digunakan untuk mengukur kwalifikasi dan validitas data lebih efektif dan efisien dapat tersaji dihadapan publik.

Prof Ramlan Surbakti Guru Besar FISIP Universitas Airlangga (Unair) Surabaya dalam buku “Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis” menjelaskan, ada tiga parameter yang biasa yang digunakan untuk mengukur apakah suatu daftar pemilih tetap sudah memenuhi persyaratan pemilu tersebut demokratis, yaitu: Pertama, daftar pemilih bersifat konfrehensif, yaitu semua warga negara yang berhak memilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.

Kedua, daftar pemilih bersifat mutakhir dalam arti daftar pemilih tetap telah disesuaikan dengan perkembangan terakhir. Konkretnya semua warga negara yang telah berhak memilih ketika pemungutan suara dilakukan, telah terdaftar sebagai sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap, dan semua pemilih terdaftar yang meninggal dunia, pindah domisili, atau menjadi warga negara lain telah dikeluarkan dalam daftar pemilih tetap.

Dan, ketiga, daftar pemilih disusun secara akurat dalam arti penulisan identitas dan keterangan lain tentang pemilih dilakukan secara akurat, sehingga warga negara yang belum/tidak berhak memilih tidak masuk dalam daftar pemilih tetap.

Kritik tajam
Pemberitaan tentang rencana penetepan daftar pemilih secara nasional oleh KPU ikut memantik parpol memberikan kritik tajam kepada penyelenggara pemilu. Misalnya, parpol koalisi Prabowo-Sandi menolak rencana KPU yang akan menetapkan DPT Pileg dan Pilpres 2019. Alasannya, dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dirilis KPU sebelumnya masih ditemukan sejumlah kesalahan. Koalisi parpol menyatakan, menemukan setidaknya 25 juta data ganda dari 137 juta lebih pemilih yang ada di DPS. (detik.com, 3/9/2018).

Dugaan kesalahan tersebut secara regulasi pengawasan pemilu dapat diterima sepanjang, prosedur dan mekanismenya terpenuhi; dilaporkan kepada KPU atau Bawaslu disertai alat bukti yang cukup untuk dapat ditindaklanjuti. Harapannya parpol tidak hanya berhenti pada tataran menyampaikan di media massa, akan tetapi lebih bijak dan arif secara formil dilaporkan kepada penyelenggara pemilu, dan infomasi media tersebut dapat juga dijadikan sebagai petunjuk awal bagi pengawas pemilu dalam katagori temuan pelanggaran.

Oleh karena itu, penyelenggara pemilu dibutuhkan upaya terobosan dalam rangka memastikan bahwa proses pemutakhiran daftar pemilih yang sudah dijalankan oleh jajaran di bawah memenuhi azas dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Pada waktu yang sama, pengawas pemilu serta jajarannya dapat juga melakukan upaya pencermatan lebih lanjut atau identifikasi titik kerawanan daftar pemilih, menggerakkan organnya secara aktif agar muncul budaya partisipatif masyarakat dalam memberi masukan dan tanggapannya untuk daftar pemilih.

Jika pada pemilu sebelumnya di Aceh masih terdapat berita terkonfirmasi ke masyarakat bahwa ada dugaan penyalahgunaan daftar pemilih untuk pemenangan kelompok/partai tertentu serta dugaan bentuk penyimpangan lainnya, meskipun nyaris sebagian besar dari berita tersebut tidak bisa dibuktikan faktanya, maka pada pemilu kali ini, penyelenggaranya bersama seluruh komponen masyarakat harus berani mendeklarikasikan (mengikuti trend yang sedang viral #deklarasi) bahwa daftar pemilih di Aceh aman dan bersih, bebas dari segala dugaan tersebut, dan bisa digunakan bagi kepentingan pemilu yang adil dan bermartabat. Semoga!

Asqalani, presidium JaDI-Aceh (Jaringan Demokrasi Indonesia) dan Komisioner Bawaslu Aceh 2013-2018. Email: asqalani_bws@yahoo.com

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved