Kejari Dukung Jembatan Gunung Setan

Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutacane

Kejari Dukung Jembatan Gunung Setan
PROYEK jembatan gunung setan Desa Aunan Sepakat, Kecamatan Ketambe, Agara, sedang dikerjakan, Kamis (13/9). Namun, pihak BBTNGL mengklaim pembangunan jembatan itu masuk kawasan TNGL dan minta dihentikan hingga memiliki izin dari Kementerian Kehutanan. 

* Asal tidak Masuk Kawasan TNGL

KUTACANE- Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutacane mengeluarkan rekomendasi khusus tentang pembangunan jembatan Gunung Setan di Ketambe. Pembangunan tetap dapat dilanjutkan di pertapakan yang tak masuk kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).

Tetapi, pembangunan di pertapakan jembatan yang masuk dalam kawasan TNGL harus segera dihentikan. Jembatan itu yang terletak di Desa Aunan Sepakat berfungsi sebagai alat penyeberangan warga di atas Sungai Alas yang terkenal ganas.

Dana pembangunan jembatan bersumber dari Dirjen Kementerian Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Wilayah I dengan anggaran sebesar Rp 2,4 miliar dari APBN Murni.

Kajari Kutacane, Fithrah SH, kepada Serambi, Selasa (18/9) mengatakan TP4D Kutacane telah merekomendasikan pembangunan jembatan Gunung Setan yang masuk kawasan TNGL agar dihentikan, menunggu surat izin dari Kementerian Kehutanan.

Tetapi, katanya, pembangunan jembatan yang tidak masuk kawasan tetap dilanjutkan. Dia mengungkapkan telah melakukan pertemuan dengan Balai Besar TNGL dan Satker Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Aceh, dimana disepakati, pembangunan jembatan tetap dilanjutkan di area yang tak masuk TNGL.

Kajari Agara menyatakan TP4D tetap mendukung pembangunan, tetapi ekosistem Leuser harus tetap terjaga. “Jangan ada pembangunan yang tak mendukung kelestarian lingkungan,” harap Fithrah.

Selain itu, Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Tenggara akan terus mengumpulkan data-data APBDes ataspengadaan monografi desa atau profil desa tahun 2016. Fithrah SH mengatakan saat ini masih turun ke lapangan untuk mengumpulkan APBDes sebagai bahan pengadaan monografi desa.

Dia merencanakan pada Kamis (20/9), seluruh data pengadaan monografi desa telah terkumpul. Menurut dia, dengan data tersebut, maka pihaknya akan meneliti kembali, apakah bisa ditingkatkan ke penyelidikan atau tidak.

Sementara itu, Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Agara, Muhammad Saleh Selian memberi apresiasi kepada Kejari Agara yang mulai memfokuskan pada pengadaan monografi atau profil desa yang dinilai telah terjadi pemborosan anggaran.

Dia berharap agar kasus tersebut dituntaskan dan tidak terkesan “gertak sambal,” tapi serius untuk menuntaskannya. Dia menyatakan telah mendapat Informasi bahwa pengadaan monografi desa terkoordinir yakni meliputi Kecamatan Ketambe, Badar, Leuser, Bambel dan sebagian Kecamatan Lawe Sigala-gala.(as)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved