KPK: Penangkapan Irwandi Sah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penangkapan Gubernur nonaktif Aceh

KPK: Penangkapan Irwandi Sah
IST
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memulai sidang permohonan praperadilan dalam kasus penangkapan Gubernur Aceh nonaktif, Irwandi Yusuf, Senin (17/9/2018). 

* Disampaikan pada Sidang Praperadilan

BANDA ACEH - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penangkapan Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf sudah sesuai dengar prosedur dan sah secara hukum. Tindakan KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 3 Juli lalu itu setelah adanya bukti-bukti kuat bahwa Irwandi terlibat tindak pidana korupsi.

Demikian jawaban tertulis KPK yang dibacakan oleh Setiadi MH selaku kuasa hukum KPK dalam sidang kedua praperadilan kasus penangkapan Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (18/9). Sidang dengan agenda mendengarkan jawaban KPK itu dipimpin hakim tunggal, Dedy Hermawan.

“Tindakan termohon menangkap tangan Irwandi Yusuf di Pendopo Gubernur Aceh itu dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP dan merupakan tindakan yang tepat, benar, dan sah berdasarkan hukum,” kata Setiadi.

Jawaban tertulis itu ditandatangani Setiadi, Efi Laila Kholis, Rr Surya Wulan, Imam Akbar Wahyu, Ade Juang Nirboyo, dan Dion Valerian selaku kuasa hukum termohon (KPK).

Sidang kemarin dihadiri oleh kuasa hukum pemohon, Safaruddin SH yang juga Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) dan kuasa hukum termohon, Setiadi MH dan seorang pengacara lainnya.

(Praperadilan Terhadap KPK, Ini Poin-poin yang Dimohon Embong dan YARA dalam Kasus OTT Irwandi Yusuf)

Sebagaimana diketahui, praperadilan itu diajukan Yuni Eko Hariatna, terkait sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan terhadap Irwandi Yusuf oleh KPK pada 3 Juli lalu di Banda Aceh dalam kasus dugaan suap Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018.

Dalam sidang kemarin, KPK melalui kuasa hukumnya juga mengatakan bahwa dalil-dalil yang disampaikan pemohon dalam pengajuan praperadilan kasus tersebut adalah keliru, tidak benar, dan tidak beralasan. Terhadap dalil-dalil itu KPK juga menyampaikan beberapa jawaban.

KPK juga mengurai kronologis kasus Irwandi dalam sidang kemarin. Dalam surat jawabannya KPK menjelaskan, pada 14 Februari 2018 Irwandi Yusuf melakukan pertemuan dengan Ahmadi, Bupati Bener Meriah di ruang Pendopo Gubernur Aceh guna membahas alokasi DOKA tahun 2018 untuk paket-paket pekerjaan di Kabupaten Bener Meriah.

Irwandi berjanji membantu mengalokasikan DOKA tahun 2018 untuk Bener Meriah dan meminta Ahmadi untuk berkoordinasi dengan Hendri Yuzal selaku Staf Gubernur Aceh. Pada Maret 2018, Kabupaten Bener Meriah mendapat alokasi sekitar Rp 100 miliar.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved