Tim Saber Pungli Aceh OTT Pejabat Disdikbud Aceh Utara

Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Aceh yang terdiri atas staf Kejati dan Polda Aceh

Tim Saber Pungli Aceh OTT Pejabat Disdikbud Aceh Utara
saberpungli.id
Ilustrasi 

* Sasarannya Dana PAUD

LHOKSUKON - Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Aceh yang terdiri atas staf Kejati dan Polda Aceh pada Selasa (18/9) siang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Aceh Utara.

Pejabat yang berkedudukan sebagai kepala bidang (kabid) di dinas itu berinisial H, seorang perempuan, berumur sekitar 40-an. Ia diduga melakukan pungli terhadap Kepala Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak (PAUD/TK) yang mengelola Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP PAUD) yang bersumber dari APBN.

Informasi yang diperoleh Serambi, Tim Saber Pungli Aceh mendapat informasi tentang adanya pungutan liar dari kepala PAUD/TK dalam jumlah bervariasi yang dilakukan H. Kemudian petugas langsung bergerak ke kantor H untuk melakukan OTT. Dari operasi itu berhasil diamankan barang bukti berupa uang. Namun, belum diketahui berapa jumlahnya, meski sebuah sumber menyebutkan totalnya Rp 7,5 juta.

Uang itu konon merupakan persentase dana BOS sebesar 10% yang dikutip atas perintah pejabat tertentu di Disdikbud Aceh Utara untuk disetorkan kepadanya. Versi lain menyebutkan uang itu juga diperuntukkan membeli buku paket PAUD yang diwajibkan oleh pihak dinas.

Uang itu berasal dari sejumlah bendahara PAUD di wilayah Aceh Utara. Dimasukkan dalam amplop kuning dan diserahkan kepada H. Versi lain menyebutkan, perempuan itu bukan berinisial H, melainkan Was (28). Setelah terkumpul, uang itu diserahkan oleh Jun, bendahara salah satu PAUD di Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Saat transaksi berlangsung, tim saber pungli pun masuk dan memergoki pelaku, baik yang menerima maupun yang menyerahkan uang tersebut.

Petugas langsung melakukan pemeriksaan sejak siang kemarin terhadap Kabid dan Kasi PAUD Disdikbud Aceh Utara, bersama staf di bidang PAUD. Bahkan hingga pukul 22.00 WIB tadi malam tim saber masih memeriksa pejabat tersebut di Kantor Disdikbud Aceh Utara. Beberapa petugas dari tim saber yang ditanyai Serambi tidak memberikan jawaban terkait pemeriksaan yang sedang mereka lakukan.

Sejumlah wartawan dari media cetak dan online hingga pukul 23.00 WIB masih menunggu di Kantor Disdikbud Aceh Utara. Pemeriksaan terhadap pejabat tersebut dilakukan dalam ruangan berbeda di kantor tersebut. Bahkan saat magrib, pejabat yang diperiksa juga tidak ke luar ruangan.

Beberapa staf di Kantor Disdikbud tersebut masih menunggu di sejumlah ruangan.

“Ya benar, ada OTT Tim Saber Pungli dari Polda Aceh dan Kejati Aceh. Yang terkena OTT seorang ibu-ibu yang menjabat kabid, terkait dana Bantuan Operasional PAUD,” ujar Kasi Penkum Kejati Aceh, H Munawal SH kepada Serambi.

Disebutkan, pemeriksaan oleh petugas juga dilakukan di kantor disdikbud setempat. “Benar, tim masih ada di kantor tersebut sedang memeriksa pejabat,” ujar Munawal.

Ditanya berapa jumlah uang yang berhasil diamankan, Munawal pihaknya belum bisa memastikan karena petugas sedang melakukan pemeriksaan.

Sementara itu, Ketua Pokja Pencegahan Tim Saber Pungli Aceh, Dr Taqwaddin MH mengatakan, piahknya sudah berulang-ulang mengingatkan pejabat publik dan aparatur negara lainnya agar jangan melakukan pungli. Apalagi Saber Pungli Aceh sudah mendeteksi dan menginvcntarisasi pos-pos yang selama ini sering terjadi aksi pungli.

“Pokja Intelijen sesuai fungsinya terus melakukan aksi senyap dan penyamaran untuk menemukan bukti-bukti terjadinya kejahatan pungli di berbagai tempat di Aceh. Oleh karenanya, saya ingatkan kembali setiap aparatur negara jangan lagi melakukan pungli. Mudah sekali ketahuan. Kalau sudah terkena OTT begini kan keluarga ikut menanggung malu,” ungkap Taqwaddin.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh itu menilai, pungli yang dilakukan pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) seperti terungkap di Aceh Utara itu sama saja dengan menularkan virus kerusakan moral kepada balita dan gurunya. “Sepertinya aparatur sipil negara di Aceh harus disuntik virus akhlak yang benar agar pungli benar-benar dianggap haram, dosa, dan kejahatan dalam jabatan, sehingga konsekuensi hukumnya mencakup dunia-akhirat,” ujar Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh ini. (jaf/dik)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved