Turun Dana Perbaikan Jalan Nasional di Aceh

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk perbaikan kerusakan jalan nasional dan jembatan

Turun Dana Perbaikan Jalan Nasional di Aceh
Ghazali Abbas Adan

* Dari Rp 1 T Menjadi Rp 850 M

BANDA ACEH - Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk perbaikan kerusakan jalan nasional dan jembatan di Aceh dalam dua tahun terakhir ini menurun. Dana untuk kebutuhan itu yang diplot melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kepada Balai Pembangunan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah I Aceh pada 2018 menjadi Rp 850 miliar. Jumlah itu menurun dibanding saat BPJN Wilayah I Aceh masih di bawah BPJN Wilayah II Sumut yang ketika itu mencapai Rp 1 triliun.

Kepala Biro Pembangunan Aceh, Sunawardi, menyampaikan hal ini dalam pertemuan dengan Anggota Komisi IV DPD RI dipimpin Ghazali Abbas Adan di Gedung Pertemuan Lantai III Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (18/9). “Anggaran sebesar itu mana cukup untuk memelihara jalan nasional di Aceh sepanjang 2.100 Km,” kata Sunawardi.

Oleh karena itu, menurutnya banyak kerusakan ruas jalan nasional di Aceh saat ini, belum diperbaiki, seperti di ruas Banda Aceh-Sigli, Aceh Tamiang-Aceh Timur, Aceh Utara dan beberapa ruas jalan di wilayah pantai barat-selatan Aceh.

Menurunnya plot dana dari pusat untuk Aceh, pada kesempatan itu juga diungkapkan M Dahlan dari Dinas Koperasi dan UKM Aceh, kata dia dalam dua tahun terakhir ini, anggaran pembinaan Koperasi dan UKM di Aceh melalui Kementerian Koperasi dan UKM menurun drastis dari Rp 5 miliar/tahun, kini tinggal Rp 1,5 miliar/tahun. “Apa penyebabnya, kami juga tidak tahu,” ujar Dahlan.

Sedangkan dari Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh melaporkan bahwa penyaluran dana alokasi khusus (DAK) dari Kementerian, sering kali petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) terlambat diberikan, sehingga pelaksanaan program dan penyaluran dana serta pembayaran kepada rekanan sering terlambat.

Bahkan diungkapkan akibat sering terlambatnya penerbitan juklak dan juknis itu, Pemko Banda Aceh pernah harus membayar pekerjaan proyek bersumber dari DAK memakai dana PAD lebih dulu. Akibatnya, pembayaran pekerjaan dari sumber PAD ikut terganggu dan tertunda. Pejabat ini meminta Anggota Komite IV DPD RI menyampaikan hal itu kepada Kementerian terkait di Jakarta.

Banyak lagi hal lain yang disampaikan pejabat di Aceh tentang berbagai kebijakan pemerintah pusat. Sedangkan pihak BI dan OJK mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Aceh dalam kwartal kedua ini naik mencapai 5,2 persen.

Menanggapi semua laporan ini, senator asal Aceh, Ghazali Abbas Adan, mengatakan semua masukan itu sudah dicatatnya dan ia berjanji akan disampaikan kepada Kementerian terkait, sebelum DPR RI mengesahkan RAPBN 2019 menjadi APBN. Pasalnya, anggota DPD RI memang diminta pertimbangan sebelum pengesahan itu, sehingga pihaknya akan melakukan rapat kerja dengan Kementerian terkait di pusat. “Namun untuk tahun ini, tidak ada Perubahan APBN 2018,” ujar Ghazali. (her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved