KPK Serahkan 8 Bukti Penangkapan Irwandi

Sidang praperadilan kasus penangkapan Irwandi Yusuf oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus

KPK Serahkan 8 Bukti Penangkapan Irwandi
Sidang praperadilan kasus Irwandi Yusuf terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) 

BANDA ACEH - Sidang praperadilan kasus penangkapan Irwandi Yusuf oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) hingga Rabu (19/9). Agenda pada sidang ketiga itu adalah penyerahan bukti dari KPK selaku termohon dalam kasus tersebut.

Dalam sidang terbuka untuk umum yang dipimpin oleh hakim tunggal, Dedy Hermawan itu, KPK menyerahkan delapan alat bukti berupa surat-surat untuk mendukung sahnya penahanan yang dilakukan KPK kepada Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf yang terjerat kasus dugaan suap Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018.

Informasi itu diperoleh Serambi dari Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Safaruddin SH yang hadir dalam sidang itu sebagai kuasa hukum dari pemohon praperadilan yang diajukan Wakil Ketua Partai Nanggroe Aceh (PNA) Banda Aceh, Yuni Eko Hariatna. Safaruddin juga mengirim salinan draf bukti-bukti yang diserahkan KPK dalam sidang itu.

(Praperadilan Terhadap KPK, Ini Poin-poin yang Dimohon Embong dan YARA dalam Kasus OTT Irwandi Yusuf)

Alat bukti yang diserahkan KPK kemarin merupakan surat-surat dengan kode T1 hingga T8. Surat pertama merupakan surat perintah penyelidikan nomor: Sprin.Lidik-95/01/06/2018 tanggal 29 Juni 2018. Surat tersebut untuk membuktikan bahwa penyelidikan yang dilakukan KPK terhadap penahanan Irwandi Yusuf telah memenuhi ketentuan prosedur, administrasi, dan ketentuan hukum.

Kedua, surat perintah penyidikan nomor: Sprind.Dik/96/DIK/00/01/07/2018 tanggal 4 Juli 2018. Surat itu untuk membuktikan bahwa surat perintah penugasan khusus yang diberikan pimpinan KPK kepada beberapa personel penyidik yang bersifat administratif judicial untuk melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi.

Ketiga, KPK menyerahkan salinan surat perintah penahanan nomor Sprin. Han/94/DIK.01. 03/01/07/2018 tanggal 4 Juli 2018 untuk membuktikan dasar yang dilakukan oleh KPK untuk melakukan penahanan terhadap Irwandi Yusuf.

Keempat, berita acara penahanan atas nama Irwandi Yusuf tanggal 4 Juli 2018. Bukti itu menunjukkan ketentuan penahanan sudah memenuhi pasal 75 KUHAP. Kelima, surat pemberitahuan penahanan tersangka atas nama Irwandi Yusuf dengan nomor: B/494/DIK.01.03/23/07/2018 tanggal 5 Juli 2018 kepada keluarga tersangka/penasehat hukum Irwandi Yusuf telah memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (3) KUHAP.

Selanjutnya, surat dari penasihat hukum IrwandiYusuf tanggal 27 Agustus 2018 yang ditujukan kepada KPK untuk memberitahukan bahwa pengajuan praperadilan yang diajukan Yuni Eko Hariatna bukan inisiatif dari Irwandi Yusuf dan Irwandi tidak pernah memberikan kuasa kepada siapa pun dalam upaya hukum praperadilan.

Ketujuh, KPK menyerahkan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 124/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel, untuk membuktikan bahwa terhadap peristiwa tangkap tangan yang dilakukan terhadap Irwandi Yusuf telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP.

Terakhir, KPK menyerahkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 37/Pid.Pra/2018/PN.Jak.Sel, untuk membuktikan bahwa tafsiran terhadap tangkap tangan adalah sah dilakukan berdasarkan bukti-bukti permulaan yang didapatkan penyidik.

Dalam penyerahan alat bukti itu, kuasa hukum KPK dihadiri oleh Ade Juang Nirboyo dan Imam Akbar Wahyu. Semantara dari pemohon praperadilan dihadiri oleh Safaruddin selaku kuasa hukum dari Yuni Eko Hariatna. “Sidang berlangsung sekitar 15 menit. Setelah memeriksa keaslian bukti yang diajukan oleh KPK kemudian ditutup dan dilanjukan besok (hari ini-red) dengan agenda kesimpulan dari para pihak,” kata Safaruddin yang dihubungi Serambi dari Banda Aceh.

Perlu dicatat bahwa Irwandi pada dasarnya tidak sependapat dengan praperadilan itu, namun ia tak kuasa menolak karena yang melakukannya adalah salah seorang pejabat PNA, partai yang ia pimpin. Safaruddin SH selaku kuasa hukum Yuni Eko Hariatna hingga kemarin belum tahu apa alasan Irwandi tak mendukung upaya praperadilan itu. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved