Panwaslih Merasa Diabaikan KIP

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh merasa diabaikan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP)

Panwaslih Merasa  Diabaikan KIP
SERAMBINEWS.COM/SUBUR DANI
Komisioner KIP Aceh bersama Komisioner Panwaslih Aceh mengecek kelengkapan syarat dukungan bakal calon anggota DPD RI di KIP Aceh, Rabu (25/4/2018) 

* Terkait Penetapan DCT
* Buka Posko Pengaduan Masyarakat

BANDA ACEH - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh merasa diabaikan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh setelah tidak diundang saat penetapan 1.298 daftar calon tetap (DCT) anggota DPRA di kantor KIP setempat, Kamis (20/9) malam.

Anggota Panwaslih Aceh, Marini kepada Serambi mengaku, hingga malam penetapan DCT pihaknya tidak diundang oleh KIP untuk melakukan pengawasan. Alasannya karena dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tidak mengatur bahwa Panwaslih harus diundang saat penetapan DCT.

“Memang benar tidak ada keharusan tapi bukan berarti tidak boleh melihat langsung proses tahapannya. Untuk apa ada tahapan bila akses untuk mengawasi saja dibatasi. Bagaimana kami dapat informasi yang kuat dan detail bila terjadi pertukaran para caleg yang tidak sesuai dengan ketentuan?” katanya.

Marini menyatakan, seharusnya ruang akses informasi tidak dibatasi untuk melakukan pengawasan. Kondisi ini, menurut dia, sangat berbeda dengan KIP kabupaten/kota atau KPU provinsi lain dimana anggota Panwaslih atau Bawaslu tetap diundang untuk melihat langsung.

“(Pembatasan) ini sangat terlihat dibatasi dari awal proses pencalonan hingga penetapan DCS dan penetapan DCT pada tanggal 20 September 2018. Padahal pencalonan ini sangat rawan terjadinya pertukaran para caleg pengganti bila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” jelas dia.

Buka posko
Selain itu, Marini juga menyampaikan bahwa Panwaslih Aceh saat ini sudah membuka Posko Pengaduan DCT sejak ditetapkan DCT oleh KIP Aceh, Kamis (20/9) malam. Dia mengajak masyarakat untuk melakukan pengawasan dengan melaporkan caleg yang menggunakan dokumen paslu.

“Kami Panwaslih Aceh juga membuka posko pengaduan masyarakat terhadap DCT sejak penetapan DCT. Menghimbau dan berharap kepada masyarakat juga untuk tetap terus melakukan pengawasan partisipatif karena kita menginginkan Pemilu yang jujur, adil dan bermarbat,” demikian Marini.(mas)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved