Dalam Rapat Komite I DPD RI, Fachrul Razi Desak Presiden Stop Proyek “Freeport Kedua” di Nagan Raya

Hal itu disampaikan dalam rapat kerja DPD RI dengan Staf Kepresidenan RI, Kemenkopolhukam dan Kemendagri.

Dalam Rapat Komite I DPD RI, Fachrul Razi Desak Presiden Stop Proyek “Freeport Kedua” di Nagan Raya
ist
Fachrul Razi MIP 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA -- Senator Aceh, yang juga Pimpinan Komite I DPD RI H. Fachrul Razi, MIP memaparkan ada proyek pertambangan besar di Aceh dalam bentuk “Freeport Kedua” di Nagan Raya.

Hal itu disampaikan dalam rapat kerja DPD RI dengan Staf Kepresidenan RI, Kemenkopolhukam dan Kemendagri di ruang rapat Komite I DPD RI, Selasa (25/9/2018).

Senator Aceh yang juga Wakil Komite I DPD RI, H Fachrul Razi, MIP mempertanyakan kepada Pemerintah Pusat terkait izin pertambangan di Nagan Raya seluas 10.000 hektare.

Senator Fachrul Razi meminta pemerintah membatalkan perizinan tambang di Nagan Raya.

Baca: PT EMM Beri Penjelasan Terkait Kasus Penolakan Tambang Emas

“Tidak boleh ada izin atau aktivitas apapun dalam hal pertambangan emas di Nagan Raya, saya akan mendesak Menteri ESDM dicopot oleh Presiden Jokowi atas Izin yang dikeluarkan dan mendesak izin ini dicabut,” tegas Fachrul Razi.

Fachrul Razi menyatakan permasalahan tambang yang ada di Nagan Raya harus menjadi masalah serius pemerintah Pusat dan DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah di Pusat.

Dirinya menentang keras atas upaya perizinan dan pertambangan yang dilakukan oleh PT Emas Mineral Murni (PT EMM).

Baca: VIDEO – Warga Beutong Ateuh Lancarkan Demo, Tuntut Penutupan Tambang Emas

“Cabut Izin dan tutup pertambangan tersebut,” tegas Fachrul Razi.

Kepada Staf Kepresidenan RI Ifdhal Kasim, Ketua Desk Otsus Kemenkopolhukam Mayjend Andrie, dan Dirjen Otda Kemendagri Dr. Soni Sumarsono dirinya meminta untuk mengevaluasi ulang dan mencabut izin terus yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM.

"Pemerintah pusat hari ini bermain dan menciptakan konflik baru dengan mengeluarkan izin 10 ribu hektar tanah pertambangan emas yang ada di Nagan Raya dan memasuki wilayah Aceh Tengah, ini ada apa,” tanya Fachrul Razi.

Fachrul Razi meminta teman-teman dari Staf Presiden mengevaluasi perizinan dan usaha penambangan ini.

“Ini anehnya lagi Menteri ESDM mengeluarkan izin untuk proses pertambangan dan hari ini surat ini sudah diedarkan untuk melakukan pematokan lahan, maka yang terjadi masyarakat daerah tersebut harus keluar dan saat terjadi demontrasi penolakan yang besar-besaran,” tegasnya.

“Saya khawatir, ada mega proyek “Freeport kedua” pertambangan emas besar besaran terjadi di Nagan Raya dan ini adalah skenario konflik baru yang ciptakan di Aceh yang dilakukan oleh pemerintah pusat, saya akan terus memantau permasalahan ini, kalau tidak, saya akan minta Presiden Jokowi untuk mencopot Menteri ESDM dan Dirjen Mineral dan Batubara serta lembaga yang terlibat dibawahnya,” ungkap Fahcrul Razi.

Sebelumnya, warga Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya Sabtu (22/9/2018) kembali meminta pemerintah untuk menutup semua aktivitas tambang emas PT Emas Mineral Murni (PT EMM) di daerah itu. (*)

Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved