Opini

‘Lagee Tikoh Deuk lam Krong Pade’

JUDUL artikel ini sengaja saya tulis dalam bahasa Aceh. Tujuannya agar para pembaca, baik dari kalangan rakyat

‘Lagee Tikoh Deuk lam Krong Pade’
DOK. Humas Aceh Singkil
Pemkab Aceh Singkil, menggelar rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan 

Oleh Hasan Basri M. Nur

JUDUL artikel ini sengaja saya tulis dalam bahasa Aceh. Tujuannya agar para pembaca, baik dari kalangan rakyat jelata maupun penguasa --mayoritas penutur bahasa Aceh-- meresap jika mereka (mau) membacanya. Tekanan pesan yang disampaikan dalam bahasa ibu lebih membekas, sehingga diharapkan berdampak (effect) lebih besar berupa perubahan perilaku (masyarakat) dan kebijakan (pemerintah).

Dulu Aceh dikenal kaya dan memiliki semangat berderma (philanthropy). Warisan derma endatu orang Aceh tersebar di Indonesia, Malaysia, bahkan hingga Saudi Arabia melalui Baitul Asyi di Mekkah. Ketika mendengar Aceh, akan terbayang wajah-wajah tampan dan cantik berselimut harta, patriot, dan agamis. Itu dulu. Bagaimana sekarang?

Dalam beberapa tahun terakhir, Aceh identik dengan rakyatnya yang miskin. Biro Pusat Statistik (BPS) mencatat, Aceh berada pada rangking ke-6 termiskin di Indonesia (serambinews.com, 3/1/2018). Jika pada 2016 Aceh merupakan runner up termiskin di Sumatera (serambinews.com, 4/1/2018), maka sejak Maret 2017 mampu “meraih” juara I termiskin. Bertus!

Capaian ini berbanding terbalik dengan kekayaan Aceh pascadamai. Sebagai konsekuensi damai melalui penandatangan MoU Helsinki 15 Agustus 2005, kepada Aceh diberikan beberapa kistimewaan. Di antaranya adalah jatah krong pade, berisi dana otonomi khusus (otsus) selama 20 tahun; 15 tahun pertama sebesar 2 persen dari Dana Alokasi Umum Nasional (DAUN) dan 1 persen untuk 5 tahun berikutnya. Dana otsus ini sudah dikucurkan sejak 2008.

Dana otsus
Dalam 10 tahun terakhir Aceh menerima dana otsus antara Rp 3,5 triliun - Rp 8,5 triliun per tahun, total yang sudah diterima sebanyak Rp 56,67 T (serambinews.com, 8/72018). Tujuan dana otsus adalah agar Aceh dapat mengejar ketertinggalannya. Menurut UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), dana otsus ini harus digunakan untuk: 1) Infrastruktur, 2) Pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, 3) Pendidikan, 4) Kesehatan, dan 5) Sosial dan keistimewaan Aceh.

Meski dana otsus sudah terkucur lebih Rp 50 T, namun jumlah penduduk miskin di Aceh masih banyak. BPS merilis pada September 2017, jumlah penduduk miskin mencapai 829 ribu orang (15,92 persen). Sementara penganggur berjumlah 150 ribu orang atau 6,57 persen (aceh.antaranews.com, 7/11/17). Meski terjadi penurunan, namun angka-angka itu masih sangat besar.

Pada satu sisi Aceh memiliki tabungan dana otsus yang terus dicairkan. Pada sisi lain jumlah penduduk miskin dan pengangguran tidak mampu ditekan secara signifikan. Inilah yang saya maksud dengan orang Aceh lagee tikoh deuk lam krong pade (seperti tikus kelaparan dalam tempat penyimpanan padi).

Dana otsus dapat diibaratkan sebagai harta warisan (boynah). Ia akan habis pada 2027. Saat itu --jika tak mampu mengelola boynah dengan baik-- Aceh akan morat-marit alias phang-phoe, deuk-troe, saket-asoe. Karenanya kita semua, mulai pejabat, akademisi, aktivis, hingga tokoh masyarakat, perlu terus mengawasi dan memberi sumbang pikiran sebelum boynah habis, sebelum nasi menjadi bubur.

Orang kaya boynah biasanya tidak gesit. Mereka tinggal kuras boynah kapan saja. Mereka baru terkejut ketika mengetahui hartanya sudah ludes. Sebaliknya, orang tanpa boynah (bukan terlahir dari orang kaya) biasanya lebih gigeeh, harus bekerja ekstra untuk mengisi perutnya dan menyimpan sebagiannya untuk investasi. Dua kondisi ini tampak nyata jika kita bandingkan Aceh dengan daerah-daerah lain yang tanpa boynah.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved