Breaking News:

DPRA Gelar RDPU Raqan Penanaman Modal, Efendi Sulaiman: Kita Targetkan Akhir Tahun Ini Disahkan

“Kami menargetkan qanun ini dapat disahkan pada akhir tahun 2018,” kata politis Partai Aceh ini.

ist
Ketua Komisi III DPRA, Effendi Sulaiman. 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Ketua Komisi III DPRA, Effendi Sulaiman memimpin rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait Rancangan Qanun Aceh Tentang Penanaman Modal, di gedung utama DPRA, Rabu (20/9/2018).

Effendi Sulaiman secara terpisah kepada Serambinews.com, mengatakan, proses pembentukan Qanun Penanaman Modal ini sudah melalui tahapan yang panjang.

Dalam kegiatan Rapat RDPU tersebut, katanya, banyak masukan yang disampaikan oleh Peserta RDPU untuk penyempurnaan draf rancangan qanun tersebut.

Dari berbagai masukan itu, lalu akan dibawa ke dalam rapat bersama antara Pemerintah Aceh dengan DPR Aceh untuk dikaji kembali secara mendalam.

Baca: Dana OKP Diusulkan Diatur Qanun

Sehingga  qanun tersebut bisa menjadi lebih sempurna sesuia dengan harapan semua pihak.

Effendi menambahkan, setelah itu barulah dilakukan pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif dan akan dilakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat atau Kementrian terkait.

“Kami menargetkan qanun ini dapat disahkan pada akhir tahun 2018,” kata politis Partai Aceh ini.

Selain itu, Efendi mengatakan, Qanun Aceh tentang Penanaman Modal sangat penting untuk menjadi daya tarik bagi investor baik dari lokal, nasional, maupun investor asing.

“Jika qanun ini sudah disahkan, maka akan ada banyak kemudahan bagi para investor dalam menanamkan investasinya di Aceh,'' pungkas Effendi.

Baca: DPRA Usul Revisi Qanun Otsus

Sebelumnya, Ketua DPRA Tgk Muharuddin dalam pembukaan RDPU itu menyampaikan, Pemerintah Aceh berupaya untuk melaksanakan kewenangannya dengan membentuk Qanun Aceh Tentang Penanaman Modal.

Memang sebelumnya, Aceh juga telah memiliki Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penanaman Modal yang kemudian diubah menjadi Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013.

Namun, menurut Muharuddin, Qanun Nomor 4 Tahun 2014 itu perlu dilakukannya penyesuaian dengan melihat dinamika perundang-undangan saat ini maka diperlukan adanya penyesuaian sehingga pada palaksanannya nanti bisa semakin baik. (*)

Penulis: Yusmadi
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved