Opini

Kebijakan ‘Bek Cilet-cilet’

SEJARAH statistika di Nusantara sudah bermula sejak zaman Belanda. Pada Februari 1920

Kebijakan ‘Bek Cilet-cilet’
SERAMBINEWS.COM/MAWADDATUL HUSNA
Wahyudin menyampaikan berita resmi statistik di Aula Kantor BPS Aceh di Banda Aceh, Senin (7/5/2018). 

(Mengapa Perlunya Melek Statistik?)

Oleh Dian Rubianty

SEJARAH statistika di Nusantara sudah bermula sejak zaman Belanda. Pada Februari 1920, Pemerintah Hindia Belanda mendirikan sebuah lembaga yang mengurus tentang statistik. Lembaga yang bertugas mengumpulkan dan mengolah data ini awalnya berada di Bogor. Seiring perkembangan fungsi strategisnya, ia kemudian dipindahkan ke pusat pemerintahan di Jakarta dengan nama CKS (Centraal Kantoor Voor De Statistiek).

Ketika kolonialisasi Hindia Belanda digantikan Jepang, CKS kemudian harus ganti nama menjadi Shomubu Chosasitsu Gunseikanto. Tak hanya berganti nama, badan ini pun berubah fungsi dari pengolahan data untuk kepentingan kependudukan dan perekonomian menjadi pusat pengolahan dan analisis data untuk kepentingan perang dan militer. Demikian pergeseran kekuasaan mendikte tujuan, bagaimana data akan dipergunakan.

Pasca-kemerdekaan, pada 26 September 1960 Pemerintah Indonesia menetapkan UU No.7 Tahun 1960 tentang Statistika. Ketetapan ini menghapus berlakunya Statistiek Ordante/1934, produk kolonial yang menjadi landasan hukum sebelumnya. Jelas terlihat, Indonesia berusaha membangun sistem hukumnya sendiri. Ini menunjukkan upaya independensi, lepas dari pengaruh kekuasaan negara penjajahnya. Selanjutnya, pada 1997 pemerintah menetapkan UU No.16 Tahun 1997 dan menjadikan 26 September ini sebagai peringatan Hari Statistika Nasional (www.bps.go.id).

Demikian sekilas sejarah statistika di Tanah Air, yang sayangnya ditulis di laman lembaga produsen data utama di tanah air, Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai sederet fakta sejarah yang masih terkesan membosankan untuk dibaca. Padahal memaknai sejarah seharusnya tidak sekadar sebagai “ilmu catat dan hafal tanggal, siapa dan di mana” (Kamila, 2018). Karena perjalanan terbentuknya BPS memahamkan kita bahwa statistik bukan deretan angka tanpa makna. Statistisi (ahli statistik) tak hanya hadir sebagai number cruncher atau ahli pengolah data semata.

Berperan penting
Statistik, statistika, dan para statistisi di negara-negara maju berperan penting di “dapur-dapur” kebijakan, untuk menghasilkan keputusan penting dalam penyelesaian berbagai masalah. Sungguh tidak main-main, kehancuran yang dihasilkan oleh kesalahan pemaknaan data dan informasi. Kita mungkin masih ingat, bagaimana informasi “senjata biologis mematikan” dari badan intelijen bisa menyebabkan Amerika Serikat menginvasi Irak dan mengadili Saddam Husein (1937-2006). Terlepas dari apakah informasi ini benar adanya atau hanya rekayasa sebuah keputusan yang sebetulnyanya lebih pada legalisasi wujudnya sebuah kepentingan politik.

Contoh lain dapat kita lihat di Jepang. Negara ini membangun sistem data kebencanaan yang baik, sehingga banyak prediksi kerusakan massal yang dapat dicegah dan lebih banyak nyawa manusia yang dapat diselamatkan. Berbeda dengan yang terjadi di gampong kita. Seakan gagal belajar, berkali-kali bencana menimpa berbagai tempat, namun distribusi bantuan kerap terhambat dan berkesan lamban, Salah satu sebabnya karena tidak tersedia data akurat berkenaan dengan jumlah dan lokasi korban maupun penyintas bencana. Demikian beberapa contoh, bahwa data dapat dipakai untuk kemashlahatan atau kehancuran manusia.

Lalu, bagaimana dengan Aceh? Seperti biasa, gampong kita istimewa dalam hal menjadi pelopor atau ashabul awwalin dalam banyak hal di Tanah Air, mulai dari menjadi daerah modal, pelopor pendirian penerbangan nasional, ada Aceh Dalam Angka, memiliki lembaga perencanaan yang kemudian menjadi cikal bakal pembentukan Bappenas, sampai pada pilkadasung. Aceh kerap menjadi tempat lahirnya berbagai model inovasi yang sepatutnya membawa masyarakat pada keadaan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Tapi kenyataannya belum seperti harapan. Satu hal yang menyakitkan adalah masih tingginya angka kemiskinan di gampong kita.

Mengapa angka kemiskinan di Aceh masih tak turun drastis, sederas kucuran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) yang jumlahnya wow itu? Bagaimana sebenarnya DOKA dikelola? Berlakukah sistem hana fee? Atau yang berlaku masih business as usual alias system “mari miliki”? Kita pun bertanya-tanya, siapa sebenarnya penikmat DOKA? Atau sebenarnya masihkan rakyat boleh berharap akan Aceh yang lebih baik melalui program “Aceh Hebat”?

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved