Kredibilitas, Independensi, dan Tantangan BPS

BADAN Pusat Statistik (BPS) akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat

Kredibilitas, Independensi, dan Tantangan BPS
TRIBUN/BUKBIS CANDRA ISMET BEY
Warga mencari cacing di sawah sawah di Kawasan Cinambo, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Minggu (20/9/2015). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), luas lahan sawah di Kota Bandung mengalami penyusutan seluas 30-40 hektar setiap tahun. Pada tahun 2009 BPS mencatat luas lahan sawah mencapai 1300 hektar, namun saat ini mengalami penyusutan menjadi 1100 hektar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan KP) mengatakan penyusutan lahan sawah ini diakibatkan oleh maraknya pembangunan alih fungsi lahan. 

Oleh Hendri Achmad Hudori

BADAN Pusat Statistik (BPS) akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Penyebabnya adalah data kemiskinan yang turun hingga satu digit dan merupakan yang terendah sepanjang sejarah Republik ini. Pro dan kontra pun merebak di media. Kredibilitas dan independensi BPS menjadi pergunjingan publik. Lalu, seperti apakah sebenarnya kredibilitas dan independensi BPS sebagai satu lembaga penyedia data?

Peran BPS menurut UU No.16 Tahun 1997 tentang Statistik adalah sebagai penyedia statistik dasar dan koordinator statistik Nasional. UU ini membagi kegiatan statisik menjadi 3 (tiga) yaitu: statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus.

Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS. Sementara itu, statistik sektoral dan statistik khusus dilakukan oleh instansi tertentu dan masyarakat lainnya, dan harus dilaporkan kepada BPS.

Data statistik berperan penting dalam perencanaan pembangunan. Ibarat sebuah kompas sebagai alat penunjuk arah untuk mencapai suatu tempat, data statistik merupakan alat perencanaan untuk mencapai tujuan pembangunan. Data itu mahal, tetapi membangun tanpa data jauh lebih mahal, karena sumber daya yang digunakan tidak akan efisien dan efektif.

Beragam data dan indikator mencakup berbagai bidang telah dihasilkan oleh BPS. Beberapa di antaranya yang tergolong data strategis antara lain data penduduk, kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi.

Satu data strategis yang mendapat sorotan akhir-akhir ini adalah angka kemiskinan. Rilis angka kemiskinan nasional oleh BPS pada 17 Agustus 2018 lalu, menuai kritikan dan perdebatan. Angka kemiskinan yang menyentuh single digit dan pertama kali dalam sejarah, yaitu 9,82%, dianggap rekayasa dari pemerintah untuk meningkatkan citranya menjelang Pilpres 2019. Bahkan, metodologi penghitungan kemiskinan BPS pun turut dipertanyakan keabsahannya.

Pro dan kontra
Rilis data kemiskinan sebenarnya merupakan kegiatan rutin bagi BPS. Namun, pada rilis kemiskinan terakhir, respons dari publik terasa cukup panas berbeda dari sebelumnya. Pro dan kontra pun ramai di berbagai media. Penyebabnya tak lain karena tensi politik yang sedang tinggi menjelang Pemilihan Presiden. Pada tahun politik, data statistik memang selalu menjadi komoditas menarik bagi kedua kubu yang sedang bertarung dalam kontestasi.

Sebagian pihak menuding bahwa BPS dikontrol pemerintah. Pihak oposisi tentu saja tidak menginginkan angka kemiskinan yang turun terekspos ke publik. Sebaliknya bagi yang pro pemerintah, fakta tersebut sangat menguntungkan secara elektabilitas, karena menunjukkan keberhasilan kinerja pemerintah.

Terlepas dari dua kubu yang punya kepentingan dalam kontestasi, data BPS dihasilkan bukan untuk kepentingan sesaat ajang lima tahunan tersebut. Data BPS dihasilkan untuk kepentingan yang lebih besar dari itu, yaitu sebagai pijakan dalam pembangunan nasional untuk jangka waktu yang panjang bahkan hingga puluhan tahun.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved